Pemkab Gunungkidul Pastikan Gaji ASN dan PPPK Aman hingga Akhir 2026
Pemkab Gunungkidul memastikan gaji ASN dan PPPK aman hingga akhir 2026 meski belanja pegawai masih mencapai sekitar 39 persen APBD.
Ilustrasi aktivasi identitas kependudukan digital - Antara
Harianjogja.com, SLEMAN—Pemerintah Pusat menargetkan cakupan Identitas Kependudukan Digital mencapai 25% dari pemilik KTP-el di akhir 2023. Meski demikian, hingga sekarang capaian di Kabupaten Sleman baru sekiar 7%.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sleman, Susmiarto mengatakan upaya sosialisasi terhadap kepemilikan Identitas Kependudukan Digital terus dilakukan. Sesuai dengan instruksi dari Pemerintah Pusat, di 2023 mulai dikenalkan kartu identitas digital.
Kartu ini, berhak dimilik warga yang telah memiliki KTP-el. Menurut dia, ada target kepemilikian di akhir 2023 mencapai 25%, namun hal ini belum bisa terealisasikan.
Menurut dia, berdasarkan data terhadap kepemilikan Identitas Kependudukan Digital di Sleman cakupannya baru mencapai sekitar 7%. Hal ini berbading terbali dengan Tingkat perekaman KTP-el yang sudah mencapai di atas 99%.
“Memang belum banyak yang memiliki Identitas digital berbasis gawai ini,” katanya, Kamis (18/1/2024).
Baca Juga
Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Jogja Mendekati 11 Persen
Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Jogja Rendah, Dukcapil Jemput Bola
Gencarkan Penggunaan Identitas Kependudukan Digital, Disdukcapil Jogja Gandeng Pengurus Kampung
Pihaknya akan terus berupaya untuk meningkatkan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital. Salah satunya dengan menggelar sosialisasi jemput bola ke Masyarakat.
Sejak 2023 lalu, sambung dia, sudah melaksanakan program Sosialisasi Informasi, Rekam Data dan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Sisir Adminduk) dengan menyasar ke kalurahan-kalurahan. Untuk tahun ini rencananya ada 17 kalurahan di 17 kapanewon dilaksankan kegiatan tersebut.
“Mudah-mudahan dengan cara ini bisa ditingkatkan. Saat ada sosialiasasi warga bisa sangat antusias. Contohnya di Kalurahan Kepuharjo, Cangkringan setelah ada sosialisasi capaiannya bisa mencapai 27 persen,” katanya.
Terpisah, salah seorang warga Kalurahan Wedomartani, Ngemplak, Wahyudi mengatakan hingga sekarang belum memiliki Identitas Kependudukan Digital. Ia mengaku belum tahu menahu berkaitan dengan program digitalisasi untuk kartu kependudukan.
“Saya belum mengurusnya karena memang belum tahu. Selama ini, juga belum ada sosialisasi dari RT,” katanya.
Ia menambahkan belum akan mengurusnya dalam waktu dekat. Menurut dia, identitas digital dengan KTP-el memiliki fungsi yang sama, sedangkan di beberapa kegiatan masih membutuhkan bukti fotokopi kartu identitas ini.
“Masih memilih pakai KTP-el toh fungsinya juga sama,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul memastikan gaji ASN dan PPPK aman hingga akhir 2026 meski belanja pegawai masih mencapai sekitar 39 persen APBD.
Damkar Kulonprogo mengevakuasi ular koros sepanjang 1,5 meter yang ditemukan di gudang toko di Nagung, Wates saat aktivitas bersih-bersih.
KPDI ke-17 di UMY mendorong transformasi perpustakaan menghadapi era AI melalui kolaborasi, inovasi, dan penguatan literasi informasi.
Empat SPPG MBG di Sleman berstatus suspend per 3 Agustus 2026. Tiga menjalani renovasi, satu terkendala administrasi.
Residivis pencurian kembali ditangkap usai mencuri tas pengunjung swalayan di Jogja. Polisi mengungkap kerugian korban mencapai Rp4,8 juta.
Pengamat menilai target swasembada gula tidak cukup dicapai dengan mewajibkan industri rafinasi memiliki kebun tebu. Reformasi industri dinilai lebih penting.