DPRD Sleman Desak Pemkab Pastikan 4.278 ATS Kembali ke Bangku Sekolah
DPRD Sleman meminta penanganan 4.278 anak tidak sekolah dievaluasi setiap tiga bulan. Pemkab didorong memastikan ATS kembali mengakses pendidikan, bukan sekadar
Aktivitas kendaraan bermotor di Bundaran Siyono di Kalurahan Logandeng, Playen, Gunungkidul./Harian Jogja-David Kurniawan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas III Yogyakarta baru saja menyurvei kelaikan pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di Simpang Lima Bundaran Siyono, Logandeng, Playen.
“Sebulan lalu kami telah melaksanakan survei bareng BPTD di Simpang Lima Bundaran Siyono,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Gunungkidul, Rakhmadian Wijayanto, Kamis (18/1/2024).
Rakhmadian mengnaku telah mengajukan permohonan pengadaan APILL ke BPTD Kelas III Yogyakarta. Dengan begitu, dia berharap pengadaan tersebut dapat terealisasi tahun 2025. Katanya, simpang tersebut memang dari awal tidak memiliki APILL. “Lah perencanaan APILL-nya sekalian ketika momen pembangunan Tugu Tobong [tahun 2022],” katanya.
Dia menjelaskan APILL yang diajukan Dishub Gunungkidul akan ditempatkan di lima titik di lokasi tersebut.
Sementara itu, Staf BPTD Kelas III DIY, Karsi mengatakan pemasangan APILL tidak dapat dilakukan sembarangan meski ada persimpangan. Pemasangan tersebut harus melalui kajian terlebih dahulu.
Karsi menerangkan pengajuan pengadaan APILL oleh Dishub Gunungkidul baru dapat dilakukan tahun 2025. “Baru diusulkan [pengadaan APILL]. Kami belum bisa memastikan [keputusan pengadaan] karena di situ ada kewenangan Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten. Kami menindaklanjuti usulan kabupaten lalu kami usulkan ke Pusat. Semoga dapat diakomodasi oleh Pusat,” kata Karsi.
BACA JUGA: Rawan Kecelakaan, Bundaran Siyono Gunungkidul Akan Dilengkapi Lampu Lalu Lintas
Sebelumnya, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Gunungkidul, Bayu Susilo Aji mengatakan pemasangan lampu lalu lintas di Simpang Lima Bundaran Siyono lantaran volume kendaraan sekitar lokasi yang terhitung tinggi.
Pemasangan pun tidak dapat serta merta dilakukan karena status jalan itu merupakan Jalan Nasional. Dengan demikian kewenangan berada di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Sleman meminta penanganan 4.278 anak tidak sekolah dievaluasi setiap tiga bulan. Pemkab didorong memastikan ATS kembali mengakses pendidikan, bukan sekadar
Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 20 Agustus 2026 tersedia pagi hingga malam. Cek waktu keberangkatan dari tiap stasiun menuju Palur.
Sarana olahraga Sleman masih terkendala. Fasilitas dayung dan renang belum sesuai kebutuhan atlet menjelang Porda DIY XVIII 2027.
Pemda DIY menyalurkan Rp1 miliar untuk NTT terdampak gempa dan membantu mahasiswa asal NTT di Jogja melalui pangan serta keringanan kuliah.
Usulan BPIH 2027 Rp107,34 juta per jamaah naik hampir Rp20 juta. DPR meminta biaya dikaji agar rasional dan layanan tetap berkualitas.
KRI Ki Hajar Dewantara akan dijual setelah DPR menerima surpres. Simak spesifikasi, senjata, mesin, dan kemampuan kapal perang ini.