CEO Grammy Sedih BTS Mundur, Tapi Hormati Keputusan Mereka
CEO Grammy Harvey Mason Jr. tanggapi keputusan BTS mundur dari Grammy 2027. Ia sedih tapi hormati, dan klarifikasi tujuan kategori Best Asian Pop.
Sejumlah sampah menumpuk di timur Jembatan Gembiraloka Zoo, Gedongkuning, Banguntapan, beberapa waktu lalu. /Harian Jogja-Lugas Subarkah
Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul mulai mengoperasionalkan Intermediate Treatment Facility (ITF) Niten yang ada di dekat Pasar Niten secara bertahap untuk pengolahan sampah pada Februari 2024. Sejumlah uji coba pun telah dilakukan selama sebulan terakhir untuk memastikan ITF itu bisa dioptimalkan.
Kepala DLH Bantul Ari Budi Nugroho mengungkapkan ITF Niten telah dibangun pada 2023 dengan anggaran Rp3 miliar. Saat ini, pihaknya dalam proses persiapan untuk pengoperasionalan ITF yang mampu mengolah sampah sampai 5 ton per hari tersebut.
“Apalagi kami baru pertama. Pasti butuh try and error. Kami sebulan ini dalam proses setting mesin, disesuaikan kecepatan material. Ya, nuwun sewu, terkadang masih bongkar lagi, untuk mengepaskan setingan mesinnya,” kata Ari, Senin (5/1/2024).
BACA JUGA : Pemkab Bantul Fokus Kelola Sampah Melalui Beberapa TPST dan TPS3R
Oleh karena itu, DLH baru akan mengoptimalkan ITF Niten secara bertahap pada bulan Februari 2024. “Jadi prinsip sudah kita uji coba tapi perlu ada beberapa hal yang harus disesuaikan,” lanjut Ari.
Selain itu, DLH juga harus mengedukasi tenaga kerja di ITF Niten terkait dengan pengoperasionalan alat yang sebagian besar berisi komponen lokal tersebut. Apalagi, tenaga kerja yang mengoperasionalkan alat di ITF sebagian besar baru kali pertama mengoperasionalkan.
“Di sana ada 15 tenaga kerja. Sebagian ada tenaga baru dan tenaga lama. Tenaga lama akan mengedukasi dengan tenaga baru yang berasal dari warga sekitar,” kata Ari.
Di sisi lain, Ari mengaku jawatannya saat ini juga mengoptimalkan sebanyak 39 armada kendaraan pengangkut sampah guna menangani persoalan sampah di Kabupaten Bantul. Jumlah ini, dinilai cukup dan mampu dioptmalkan untuk mengatasi sampah.
Oleh karena itu, pada 2024, DLH Bantul hanya akan menganggarkan perawatan komponen agar tetap berfungsi dengan baik. Mengingat armada yang ada dinilai masih layak dan bisa optimal untuk mengangkut sampah.
“Armada kami masih cukup layak. Kalaupun ada yang berusia 5 tahun, kondisinya juga layak dan bagus,” ucap Ari.
Panewu Sewon, Hartini mengatakan, sampai saat ini bersama dengan dukuh dan perangkat kalurahan masih melakukan pendataan rumah tangga yang belum melakukan pemilahan dan langganan pengambilan sampah rumah tangga. Harapannya agar ada percepatan penanganan sampah di wilayahnya.
BACA JUGA : DED ITF Sampah Pasar Niten Ditinjau Ulang, Bujet Pembangunan Tembus Rp2,5 Miliar
Sebab, berdasarkan data DLH Bantul, Kapanewon Sewon ada Rp44,9 ton sampah setiap hari. Dari jumlah tersebut, baru 42,2 ton terkelola.
Oleh karena itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih beberapa waktu lalu telah meminta agar dukuh dan perangkat kalurahan masih melakukan pendataan rumah tangga yang belum melakukan pemilahan dan langganan pengambilan sampah rumah tangga. “Saat ini pendataan masih berproses. Dan segera akan kami sampaikan ke Pemkab,” ucap Hartini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
CEO Grammy Harvey Mason Jr. tanggapi keputusan BTS mundur dari Grammy 2027. Ia sedih tapi hormati, dan klarifikasi tujuan kategori Best Asian Pop.
BPBD Kulonprogo mulai mendistribusikan air bersih sejak awal Juli 2026 akibat kekeringan. SK Siaga Darurat disiapkan untuk mengakses dana BTT.
Eko Suwanto Desak Pemda se-DIY Wujudkan Sungai Aman Bencana dan Antisipasi Dampak Musim Kemarau
Menperin Agus Gumiwang menyebut Indonesia tengah bertransformasi menjadi basis produksi otomotif. Produksi kendaraan nasional tumbuh 11,3 persen pada semester I
Forum tertinggi organisasi perusahaan pers di Aceh ini menjadi ajang adu gagasan sekaligus pertarungan demokratis yang berlangsung ketat.
KPK mengungkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro diduga mengumpulkan Rp1,98 miliar dari ASN dan pihak swasta untuk mengurus penyelesaian perkara di KPK.