Sosiolog UGM Soroti Kasus Bom Rakitan Sekolah, Jadi Alarm Pendidikan
Sosiolog UGM menilai dugaan siswa membawa bom rakitan ke sekolah menjadi alarm bagi sistem pendidikan dan pentingnya budaya dialog dengan anak.
Suasana acara Tabrak Prof bersama Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD di Koat Kopi Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman./Harian Jogja - Catur Dwi Janati
Harianjogja.com, SLEMAN—Di tengah gelombang pernyataan sikap menjaga demokrasi yang diserukan oleh kampus-kampus di seluruh Indonesia, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD menyebut adanya sebuah operasi untuk menekan para rektor yang belum menyatakan sikap.
"Saudara sekalian saya dapat laporan, ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa untuk membangun demokrasi yang bermartabat," tegas Mahfud pada Senin (5/2/2024) dalam acara Tabrak Prof di Koat Kopi Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman.
Setelah seruan yang disampaikan UGM pada pekan lalu, gelombang pernyataan sikap ikhwal demokrasi ini terus bermunculan di seantero negeri. Namun sejurus kemudian Mahfud menyebut muncul pula operasi yang menyasar para rektor yang belum menyatakan pendapatnya untuk menyatakan sikap yang berbeda.
"Didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, Pemilu baik, penanganan Covid terbaik. Saudara ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan sesuai yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu," ungkapnya.
Akan tetapi Mahfud juga mengungkapkan ada rektor yang menolak membuat penyertaan yang diminta. Rektor yang menolak ajakan tersebut kata Mahfud salah satunya ialah Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
BACA JUGA: UIN Jogja Ikut Bergerak, Ingatkan Aparatur Negara Jangan Terlena dengan Jabatan
BACA JUGA: Forum Cik Di Tiro Tetapkan Jokowi Sebagai Bapak Politik Dinasti
"Ada rektor yang jelas-jelas menolak, yaitu Rektor Universitas [Katolik] Soegijapranata Semarang. Dia mengatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan mendukung bahwa pemerintahan pak Jokowi baik, Pemilu baik, penanganan Covid nomor satu dan sebagainya. Itu yang beredar ke rektor-rektor tapi tidak semua rektor menyetujui pernyataan itu," tegasnya.
Sebagian rektor lanjut Mahfud ada yang memodifikasi pernyataan tersebut, ada pula yang menetralisasi bahwa kampusnya tidak ikut-ikut. Tetapi Mahfud menyebut ada juga rektor yang membacakan pernyataan itu sesuai dengan pesan yang ditulis dalam template tersebut.
"Tetapi semakin ditekan, perguruan tinggi semakin bergelombang gerakan-gerakan seperti itu," tandasnya.
Meski memperoleh informasi ada sejumlah kampus yang menerima intervensi, Mahfud menilai perguruan tinggi takut akan hal tersebut. Buktinya, berdasarkan catatan Mahfud ada sekitar 59 perguruan tinggi yang telah menyatakan sikapnya menjaga demokrasi maupun mengawal Pemilu.
"Adanya intervensi nanti saya tunjukan bahwa itu mungkin saja terjadi. Tapi kalau mengatakan perguruan tinggi takut karena tekanan itu tidak juga, karena sampai sore ini sudah 59 perguruan tinggi," tuturnya.
Karenanya, Mahfud yang sedang berada di Jogja mengucapkan terima kasih kepada kepada guru besar dan sivitas akademika UGM yang telah memulai gelombang pernyataan sikap ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sosiolog UGM menilai dugaan siswa membawa bom rakitan ke sekolah menjadi alarm bagi sistem pendidikan dan pentingnya budaya dialog dengan anak.
Jadwal KRL Solo-Jogja Sabtu 1 Agustus 2026 lengkap dari Stasiun Palur hingga Yogyakarta. Tersedia 12 perjalanan dengan tarif Rp8.000.
Jadwal KRL Jogja-Solo Sabtu 1 Agustus 2026 lengkap dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur. Tersedia 15 perjalanan dengan tarif Rp8.000.
Pemkab Bantul memastikan izin Gereja Misi Sejahtera akan diberikan setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi.
Tambahan dana transfer ke daerah telah dihitung pemerintah dan kini menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan.
Data pariwisata DIY dinilai belum utuh. Sensus Ekonomi 2026 diharapkan memperbaiki kualitas data untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.