Kasus Starlink Mentawai Jadi Sorotan, Begini Aturan Reseller Internet
Komdigi menjelaskan aturan reseller internet dan kerja sama dengan ISP setelah mencuatnya kasus penjualan kembali layanan Starlink di Mentawai.
Ilustrasi orang tua membacakan buku dongeng kepada anak-anak usia dini./Ist-Hmpaudi DIY
Harianjogja.com, BANTUL— Disdikpora Bantul telah mengusulkan ke Pemkab Bantul untuk memperbaiki kapasitas tenaga kerja pendidikan di tingkat PAUD dengan menggunakan anggaran Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP).
Hal ini dilakukan karena, selama ini keberadaan tenaga pendidik PAUD didasarkan kepada kebutuhan. “Sehingga harus ada peningkatan melalui diklat berjenjang. Ini yang kami usulkan melalui anggaran PPMBP,” kata Kepala Disdikpora Bantul Isdarmoko, Kamis (22/2/2024).
Hanya, kata Isdarmoko, hal ini berdampak kepada dicoretnya sejumlah kegiatan seperti pemeliharaan, rehabilitasi atau penyempurnaan gedung PAUD. Adapun untuk kegiatan yang berupa pemeliharaan sarana dan prasarana untuk PAUD masih tetap diperbolehkan menggunakan PPMBP.
Disinggung mengenai teknis alokasi anggaran, Isdarmoko menyebutkan pembagiannya menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing padukuhan. “Jika alokasi lingkungan sudah beres, nanti bisa dialihkan ke kebutuhan lainnya seperti posyandu atau pendidikan. Jadi semua disesuaikan dengan kebutuhan padukuhan,” ucapnya.
Baca Juga
DIY Kekurangan Guru, Ini Strategi Pemda DIY
Waduh! Tahun Depan Indonesia Kekurangan 1,3 Juta Guru
Pemkab Kulonprogo Usulkan Pemberian Honor Rp500.000 per Bulan untuk Tendik PAUD
Sekda Bantul Agus Budi Raharja mengatakan saat ini pihaknya tengah menggodok revisi peraturan terkat teknis penggunaan anggaran Rp50 juta per padukuhan yang dikucurkan melalui PPBMP.
Meskipun diakui oleh mantan Kepala Dinas Kesehatan Bantul itu, item prioritas dari penggunaan anggaran PPBMP masih sama yakni untuk pendidikan, lingkungan hidup dan kesehatan. “Sejauh ini sudah berjalan baik. Tapi kami tetap lakukan review sedikit terkait kegiatan yang dilakukan,” terang Agus.
Agus mencontohkan kegiatan deklarasi Kabupaten Layak Anak yang direncanakan oleh sejumlah padukuhan. Kegiatan itu sejatinya sudah tidak perlu dilakukan lagi, jika sebelumnya deklarasi telah dilakukan.
“Selanjutnya tinggal diimplementasikan. Inilah yang sedang kami rumuskan. Harapannya bisa segera bisa kami selesaikan, sehingga anggaran PPBMP bisa dijalankan di tiap-tiap padukuhan. Soal implementasi kami serahkan ke padukuhan, sesuai dengan kebutuhan mereka,” ucap Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Komdigi menjelaskan aturan reseller internet dan kerja sama dengan ISP setelah mencuatnya kasus penjualan kembali layanan Starlink di Mentawai.
Cek jadwal KRL Jogja–Solo dari Tugu ke Palur. Simak jam keberangkatan lengkap dan imbauan penumpang.
Jadwal lengkap KRL Solo–Jogja dari Palur hingga Tugu. Simak jam keberangkatan terbaru dan imbauan KAI.
Vietnam mempertahankan gelar Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 2-2 melawan Thailand dan menang agregat 4-2 di final.
APBD Perubahan Kulonprogo 2026 mengalokasikan Rp8 miliar untuk Bank BPD DIY dan Bank Kulonprogo, tetapi dasar hukumnya disorot DPRD.
Bhutan dinobatkan sebagai negara paling tenang di dunia versi Noise-Free Nations Index 2026 dengan skor 89,44. Simak 10 negara paling tenang dan alasannya