Survei Muda Bicara ID, Politik Uang Masih Diminati Sebagian Masyarakat Kota Jogja

Harianjogja.com, JOGJA—Menjelang pilkada Kota Jogja 2024, isu politik uang menjadi salah satu kerentanan yang perlu diwaspadai. Sayangnya sebagian masyarakat Kota Jogja ternyata masih tergiur dengan praktek politik uang.

Hal ini terlihat dari survei Muda Bicara ID, yang mengambil sampel warga Kota Jogja sebanyak 140 responden yang tersebar di 14 kemantren Kota Jogja. Survei dilaksanakan selama 1-14 Maret 2024, dengan salah satu isu yang ditekankan adalah politik uang.

Dari total responden, sebanyak 67% pernah menemukan praktik pilitik uang dan 33% belum pernah. Ketika ditanya sikapnya pada politik uang, sebanyak 45% menerima, 37% menolak dan 18% menolak serta melaporkannya ke Bawaslu.

BACA JUGA: Makin Ramai! Begini Update Nama-Nama yang Muncul dalam Penjaringan Pilkada Bantul

Dari responden yang pernah menerima politik uang, sebanyak 50% mengaku mendapatkan uang sebesar Rp50.000-Rp100.000, dengan alasan terbesar menerimanya karena menghargai kandidat yang memberi uang sebanyak 40%. Sedangkan 30% alasan menerima karena kebutuhan ekonomi.

Founder Muda Bicara ID, Moch Edward Trias Pahlevi, menjelaskan dari survei ini terlihat sebagian besar yakni 67% responden telah menolak praktik politik uang, dengan sebagian bahkan melaporkannya kepada Bawaslu.

Meski demikian ia mengakui sebagian masyarakat Kota Jogja masih menerima politik uang. “Namun, masih ada segmen yang menerima politik uang, dengan alasan dua alasan tertinggi yakni menghargai kandidat dan kebutuhan ekonomi,” ujarnya, Selasa (14/5/2024).

Preferensi pemilih

Survei ini juga melihat preferensi pemilih terhadap kandidat. Sebanyak 60% responden memilih calon Walikota dan Wakil Walikota karena visi, misi, dan program. Presentase di kisaran 5%-11% preferensi pemilih melihat dari penampilan, prestasi dan status putra daerah.

Responden juga menginginkan karakter calon Walikota dan Wakil Walikota yang jujur dan tidak korupsi sebanyak 40%. Kemudian menginginkan pemimpin yang merakyat dan sederhana sebanyak 23%, serta yang menginginkan pemimpin yang tegas dan berwibawa sebanyak 17%.

“Kami menyoroti adanya preferensi terhadap pemimpin yang merakyat dan sederhana oleh 23% responden menandakan keinginan masyarakat untuk memiliki pemimpin yang dekat dengan rakyat dan memahami kehidupan sehari-hari mereka,” lanjut Edward.

Survei juga menggali preferensi responden terhadap latarbelakang calon Walikota. Sebanyak 28% responden menginginkan walikota berlatar organisasi atau tokoh keagamaan, 24% ingin berlatar akademisi dan 16% berlatar masyarakat sipil.

Masih dalam survei yang sama, sebanyak 71% responden menganggap bahwa baliho tidak berpengaruh terhadap pilihan mereka di Pilkada. Selain itu, sebanyak 72% responden menganggap bahwa video merupakan bentuk konten kampanye politik yang menarik.

BACA JUGA: Kandidat Perorangan Pilkada Kulonprogo Batal Daftar, Sempat Konsultasi ke KPU

Kedua temuan ini mengindikasikan bahwa pemilih masa kini lebih cenderung terpengaruh oleh kampanye yang menyediakan konten yang informatif, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan serta keinginan mereka.

“Ini menandai pentingnya strategi komunikasi politik yang inovatif dan adaptif dalam era digital, di mana pemilih mencari lebih dari sekadar sloganeering tetapi substansi dan keterlibatan yang nyata,” ungkapnya.

Survei juga menggali masalah sosial-politik yang paling utama atau paling dirasakan saat ini di Kota Jogja dan dirasa penting untuk dibawa dalam visi-misi Calon Walikota dan Wakil Walikota Jogja. Presentase terbanyak yakni 55% responden menginginkan kepala daerah mengangkat isu ketimpangan dan kesenjangan sosial serta 38,20% responden menginginkan isu pengelolaan sampah.

“Temuan ini menunjukkan bahwa isu sosial-ekonomi dan pengelolaan sampah menjadi prioritas utama yang diharapkan masyarakat untuk diatasi dalam visi dan misi Calon Walikota dan Wakil Walikota Jogja,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.