Bantul Targetkan Semua Transaksi Keuangan Digital pada 2027
Pemkab Bantul menargetkan transaksi keuangan OPD, parkir, dan layanan becak listrik menggunakan sistem digital mulai 2027.
Tugu Pal Putih / Ist
Harianjogja.com, JOGJA—Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY menilai larangan study tour dinilai kurang bijak. Larangan ini dilontarkan Kementerian Pariwisata setelah adanya kecelakaan beberapa waktu lalu di Ciater, Jawa Barat
Sebab tidak seharusnya agenda study tournya yang disalahkan akibat adanya insiden itu melainkan pemerintah harus memperlakukan pengecekan yang ketat terhadap armada bus.
"Kenapa yang disalahkan study tour-nya kan sebenarnya study tour itu gak bermasalah. Apa bedanya dengan kunjungan kerja dari pemda maupun dewan," kata Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo, Jumat (17/5/2024).
Menurutnya, agenda study tour merupakan salah satu bentuk mendukung program pemerintah yakni berwisata sambil belajar di dalam negeri. Agenda itu juga bentuk pembelajaran kepada murid tentang keanekaragaman budaya dan tempat yang dimiliki oleh Indonesia.
"Di DIY ini sebetulnya banyak perguruan tinggi ternama dan itu menjadi objek study tour itu supaya siswa mengenal," katanya.
Deddy takut kebijakan larangan study tour dari sejumlah wilayah itu berdampak pada kunjungan pariwisata Jogja. Pihaknya meminta agar daerah yang sudah mengeluarkan kebijakan itu untuk meninjau ulang dan membuat kebijakan baru untuk memperketat pengawasan kendaraan yang membawa rombongan study tour.
BACA JUGA: Alun-Alun Temanggung Disebut Seperti Kuburan, Pj Bupati: Saya Akan Hidupkan
"Harus ada persyaratan dari kendaraan, baik itu darat, laut atau penerbangan udara. Karena suatu kecelakaan itu bisa terjadi di mana saja," jelasnya.
Menurutnya, banyak sektor yang nantinya terdampak akibat larangan study tour itu. Selain sektor perhotelan juga dirasakan oleh travel agent, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pengusaha jasa bus, dan pelaku pariwisata lainnya. Jangan sampai kebijakan yang ditempuh itu merugikan banyak pihak.
"Kebijakan larangan itu bukan hanya PAD yang terdampak, juga merugikan kesejahteraan masyrakat Indonesia. Karena pergerakan wisatawan tidak hanya di DIY, tapi daerah lain itu juga menjadi tujuan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Bantul menargetkan transaksi keuangan OPD, parkir, dan layanan becak listrik menggunakan sistem digital mulai 2027.
Rupiah melemah ke Rp18.282 per dolar AS menjelang pengumuman suku bunga BI, sementara IHSG menguat 1,01% pada perdagangan Selasa.
Sultan HB X tidak melarang demonstrasi di Malioboro, tetapi meminta peserta berkoordinasi dengan polisi karena kawasan itu strategis.
Pakar IPB mengingatkan pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo harus mempertimbangkan kesesuaian habitat dan kondisi satwa.
Hingga 360.000 orang diperkirakan mengikuti demonstrasi di Prancis pada 17 November untuk memprotes kenaikan biaya hidup.
Polda Metro Jaya menyelidiki dugaan penipuan investasi Tenun Tonic. Sebanyak 96 orang melapor dengan kerugian Rp1,9 miliar.