Kampung Wisata Jogja Bakal Punya Payung Hukum Lebih Jelas

Harianjogja.com, JOGJA—Kampung wisata di Kota Jogja diarahkan memiliki landasan hukum dan tata kelola kelembagaan yang lebih jelas. DPRD Kota Jogja mendorong pengaturan khusus mengenai kedudukan kampung wisata dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota (Riparkot) 2026–2045.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Riparkot DPRD Kota Jogja, Krisnadi Setyawan, mengatakan kejelasan regulasi diperlukan agar proses pembentukan, pengembangan, hingga hubungan kelembagaan kampung wisata dengan pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat.

Menurutnya, pengaturan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan pengembangan pariwisata berjalan terarah dan berkelanjutan. DPRD Kota Jogja telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Kebudayaan dan UNESCO untuk memperkuat sejumlah substansi dalam rancangan regulasi tersebut.

Hasil konsultasi itu menjadi bahan penguatan aturan mengenai pelindungan warisan budaya, pengelolaan kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan.

"Pengembangan kampung wisata harus memiliki dasar hukum dan tata kelola yang jelas, mulai dari pembentukan, kedudukan, hingga fungsi kelembagaannya dengan pemerintah daerah, dan dengan adanya dasar hukum yang jelas maka proses pengembangan kampung wisata oleh pokdarwis akan lebih terarah," ujar Krisnadi, Senin (9/11).

Kampung Wisata dan Badan Usaha Harus Dibedakan

Selain memperjelas status kelembagaan, DPRD Kota Jogja mengusulkan agar pengaturan kampung wisata dan Pokdarwis dipisahkan secara tegas dari regulasi mengenai kegiatan usaha pariwisata.

Pemisahan tersebut diperlukan karena Pokdarwis merupakan lembaga masyarakat yang menjalankan fungsi pemberdayaan, sedangkan badan usaha pariwisata berorientasi pada aktivitas ekonomi dan keuntungan.

Perbedaan itu dinilai penting ketika kampung wisata mulai berkembang dan mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan demikian, fungsi kelembagaan masyarakat tidak tercampur dengan kedudukan badan usaha yang memiliki orientasi berbeda.

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Husni Eko Prabowo, menyampaikan pandangan senada. Dia sepakat pembinaan Pokdarwis yang bersifat nirlaba harus dibedakan dari fasilitasi badan usaha pariwisata yang berorientasi keuntungan.

DPRD Usulkan Forum Ekosistem Pariwisata Lintas Sektor

Dalam pembahasan Raperda Riparkot 2026–2045, DPRD Kota Jogja juga mengusulkan pembentukan forum ekosistem pariwisata lintas sektor.

Forum tersebut direncanakan melibatkan Keraton Yogyakarta, kalangan akademisi, media, serta asosiasi usaha. Keberadaan forum diharapkan menjadi bagian dari penguatan koordinasi berbagai pihak dalam pengembangan pariwisata Kota Jogja.

Meski demikian, DPRD mengingatkan agar rumusan norma kerja sama dalam Raperda tidak terlalu membatasi fleksibilitas pemerintah daerah. Pengaturan tetap harus memberikan kepastian hukum tanpa menghilangkan ruang bagi pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan sesuai kebutuhan.

Pembagian Tugas OPD dalam Pengembangan Pariwisata

Pansus Raperda Riparkot juga menyusun pembagian tanggung jawab antarorganisasi perangkat daerah (OPD) agar pelaksanaan pembangunan kepariwisataan memiliki arah dan kewenangan yang lebih terukur.

Dinas Pariwisata Kota Jogja akan mengampu urusan tata kelola destinasi dan kampung wisata. Sementara itu, OPD Kebudayaan bertanggung jawab menangani pelindungan warisan budaya serta kawasan Sumbu Filosofi.

Untuk urusan aksesibilitas, angkutan tradisional seperti andong, dan perparkiran, penanganannya menjadi tanggung jawab OPD Perhubungan. Adapun pengelolaan sampah dan kebersihan destinasi berada dalam pengawasan OPD Lingkungan Hidup.

Pembagian tugas tersebut menjadi bagian dari upaya memperjelas koordinasi lintas instansi dalam pengembangan pariwisata Kota Yogyakarta.

Di sisi lain, DPRD berharap Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan kepastian mengenai batas waktu penyusunan peraturan wali kota sebagai aturan turunan setelah Raperda Riparkot disahkan.

Kepastian jadwal tersebut diperlukan agar regulasi pembangunan kepariwisataan Kota Jogja periode 2026–2045 dapat segera diterapkan. Dengan begitu, Raperda Riparkot diharapkan menjadi pedoman pembangunan pariwisata jangka panjang, termasuk dalam pengembangan kampung wisata dan penguatan peran Pokdarwis.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.