Tak Ada Ruang Intoleransi dan Radikalisme di DIY

JOGJA—Pemda DIY bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus merawat DIY sebagai rumah bersama yang aman dan nyaman bagi semua golongan. Karena itu perlawanan terhadap praktik-praktik intoleransi dan radikalisme terus digalakkan, salah satunya melalui gerakan Sinau Pancasila.

Hal itu mengemuka dalam Podcast Diseminasi Konten Positif Makna Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2024. Acara ini disiarkan langsung melalui JITV Pemda DIY, Youtube Diskominfo DIY, dan Harian Jogja, Senin (20/5/2024). Podcast ini disponsori oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY.

Anggota Komisi A DPRD DIY, Yuni Satia Rahayu menyatakan lembaganya terus menyerukan kepada masyarakat akan cinta daerah dan cinta tanah air melalui gerakan Sinau Pancasila yang sudah dilakukan sejak 2017 lalu. Gerakan tersebut tidak lepas dari perasaan gelisah karena waktu itu kerap terjadi perselisihan hanya karena perbedaan.

“Beda sedikit marah, masa kita enggak bisa menerima perbedaan? Maka kami mulai mensosialisasikan Sinau Pancasila. Kemudian kami inisiatif agar Sinau Pancasila ini bisa masuk Perda,” katanya.

Akhirnya, lanjut Yuni, lahirlah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Perda tersebut menyasar semua pihak, bahkan mengatur ASN yang akan naik jabatan syaratnya harus lolos seleksi wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

“Hal ini penting agar jangan sampai ASN ikut gelombang sana, gelombang sini. Padahal ASN harus jadi teladan, berdiri di tengah dan menunjukkan cinta Tanah Air,”ucapnya.

Selain itu juga menyasar siswa SMA dan SMK dengan menambah kurikulum yang membahas wawasan kebangsaan, NKRI, UUD 1945. Kemudian juga materi muatan lokal DIY sebagai dasar agar siswa memahami bahwa DIY memiliki Undang-undang Keistimewaan yang mempengaruhi setiap kebijakan dan juga penganggaran.

Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum DIY, Dewa Isnu Broto Imam Santoso menegaskan ada empat institusi yang bertanggung jawab dalam membumikan Pancasila di DIY, yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang ditugaskan untuk mensosialisasikan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat melalui ormas, tokoh agama, dan politik.

Kemudian Balai Diklat yang bertanggung jawab untuk memfilter aparatur sipil negara (ASN) agar tidak terjebak pada paham radikalisme dan menumbuhkan lagi rasa nasionalisme. Selain itu juga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) untuk menyusun kurikulum muatan lokal dengan semangat Pancasila.

Kelima adalah kolaborasi TNI-Polri dan DPRD untuk mensosialisasikan Bhineka Tunggal Ika, persatuan dan kesatuan, serta ditambah dengan materi ketahanan nasional dan anti radikalisme. “Dengan masifnya sosialisasi ini diharapkan paham radikalisme tidak lagi tumbuh di DIY,” tandasnya.

Lebih lanjut Dewa mengatakan bahwa untuk terus memupuk rasa nasionalisme, DIY sudah memulai juga dengan memutar lagu Kebangsaan Indonesia Raya antara Pukul 08.00 WIB hingga Pukul 10.00 WIB di semua instansi.

Selain Yuni Satia Rahayu dan Dewa Isnu Broto Imam Santoso, Narasumber dalam podcast tersebut adalah Dekan Fisipol UGM Wawan Mas’udi dan Pasi Bakti TNI Korem 072 Pamungkas, Mayor Timotius Subanu.

Wawan menyampaikan momentum Kebangkitan Nasional perlu dimaknai bahwa Indonesia merupakan bangsa yang sudah menemukan ikatan nasionalisme, tanpa ikatan itu tak mungkin indonesia merdeka tahun 1945. Karena itu jadi Kebangkitan Nasional momentum penting dari waktu ke waktu disegarkan kembali untuk merawat perbedaan.

“Kaitan Pancasila sebenarnya hubungan saling terkait bahwa Kebangkitan Nasional momentum bangun ikatan sebagai sebuah bangsa dan nasionalisme. Diikuti pembentukan pemerintahan atau cara mengelola negara punya semangat kebangsaan,” jelasnya. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.