Pelantikan Panwaslu Kalurahan di Gunungkidul Bakal Digelar Awal Juni 2024

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL--Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Gunungkidul mencatat jumlah pendaftar panitia pengawas pemilihan umum kalurahan atau Panwaslu kalurahan/PKD mencapai 281 orang.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pelatihan dan Diklat Bawaslu Gunungkidul, Retnoningsih mengatakan ada beberapa orang yang tidak menghadiri tahap wawancara. "Alasan beberapa orang ini tidak datang tahap wawancara karena memang mengundurkan diri dan ada yang sakit/ada kepentingan lain,” kata Retnoningsih dihubungi, Selasa (28/5/2024).

BACA JUGA: Bawaslu Bantul Bentuk Tim Penegakan Hukum Terpadu untuk Pilkada

Dari 281 pendaftar sebanyak 278 orang lolos seleksi administrasi dan lanjut ke tahap wawancara. Namun, sembilan belas orang tidak hadir dalam tahap wawncara. Hasil seleksi tahap wawancara akan keluar pada Jumat (31/5/2024) dan mereka akan dilantik pada Sabtu (1/6/2024).

Akibat tidak hadir dalam tahap wawancara, dua orang tersebut otomatis gugur dalam seleksi. Anggota panwaslu kalurahan akan mendapat honor Rp1,1 juta dan akan bertugas hingga sembilan bulan ke depan selama proses Pilkada 2024.

Tugas Panwaslu Kalurahan

Panwaslu kalurahan bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pilkada di tingkat desa. Pengawasan dilakukan sejak pelaksanaan pemutakhiran data pemilih (mutarlih) berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara (DPS), daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap (DPT) hingga penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK.

“Persentase keterwakilan perempuan sebesar 30 persen juga telah terpenuhi,” katanya.

Retnoningsih menerangkan pewawancara seleksi panswalu kalurahan adalah panitia pengawas pemilu kecamatan (panwascam). Panwascam kemudian mem-pleno-kan hasil wawancara tersebut.

Adapun total panwascam di Gunungkidul ada 54 orang dengan tiap kapanewon diisi tiga orang. Mereka telah dilantik di Kompleks Pemkab Gunungkidul, Jumat (24/5/2024). Mereka juga akan bekerja selama kurang lebih sembilan bulan.

Ketua Bawaslu Gunungkidul, Andang Nugroho mengatakan tahap wawancara untuk panwaslu kalurahan digelar pada tanggal 27 – 28 Mei 2024. Sebagaimana panwaslu kalurahan, panwascam juga akan melakukan pengawasan mutarlih pada Juni 2024.

Sebelumnya, Komisioner Bawaslu DIY, Agung Nugroho meminta agar badan adhoc seperti panwascam memahami lagi regulasi proses Pilkada. Pasalnya, ada perbedaan regulasi antara Pemilu 2024 dan Pilkada 2024.

Dasar penyelenggaraan Pemilu yaitu Undang-undang (UU) No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan, penyelenggaraan Pilkada mendasarkan pada UU No. 6/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti No.1 /2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikot Menjadi UU menjadi UU.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.