Kasus Keracunan MBG Terus Terjadi, Status Sleman Kabupaten Layak Anak Disorot
Status KLA Sleman dipertanyakan setelah kasus keracunan MBG. Warga meminta DPRD memperkuat pengawasan perlindungan anak.
Ilustrasi anak-anak mengukur tinggi badan. - Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Gunungkidul menyampaikan bahwa ada sebanyak 4.310 bayi di bawah lima tahun (balita) di Bumi Handayani mengalami tengkes/stunting sepanjang tahun 2023.
Tengkes mengacu pada Peraturan Presiden (PP) No. 72/2021 adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
BACA JUGA: Kemenkes Tindak Tiga Nakes yang Diduga Jadi Calo SKP, Ancam Cabut Surat Izin Praktik
Kepala Dinkes Gunungkidul, Ismono mengatakan jumlah 4.310 tersebut didapat dari pengukuran 28.260 balita berdasar pada hasil pemantauan status gizi. Lalu, pada 2022, ada 4.574.balita tengkes dari sekitar 29.000 balita yang diukur. Pada 2020, dari 30.926 balita tercatat ada 5.390 balita tengkes. Kemudian, pada 2019, ada 5.615 balita tengkes dari 31.306 balita.
Adapun target baseline penurunan prevalensi tengkes pada 2024 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yaitu 14,9%. Di akhir RPJMD, angka tengkes diharapkan turun menjadi 14%.
Guna menurunkan angka/mencegah stunting, Dinkes terus melakukan upaya kolaboratif. Awal bulan Mei 2024, Dinkes bersama Bupati Gunungkidul dan pemangku kepentingan lain telah melakukan deklarasi komitmen.
Tema deklarasi itu adalah Nanting Siheni Dalmasi atau penanggulangan stunting dengan konsumsi protein hewani dalam makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI).
Kepala UPT Puskesmas Semin I, Jumantoro mengatakan penanganan tengkes di tingkat kapanewon atau puskesmas terbagi menjadi dua yaitu intervensi sensitif dan spesifik.
“Kami di puskesmas hanya kontribusi sepenuhnya dalam intervensi spesifik penanggulangan stunting,” kata Jumantoro dihubungi, Selasa (4/6).
Intervensi itu diawali dengan pencatatan balita sasaran agar data itu valid. Bersamaan dengan itu, Puskesmas mencatat hasil penimbangan agar data timbangan valid.
“Terkait alat timbang, sekarang semua kalurahan sudah berhasil membeli timbangan dan alat ukur lewat penggunaan dana desa. Sehingga hasilnya bisa valid karena merk alatnya sejenis,” katanya.
Dia melanjutkan, intervensi spesifik dilakukan terhadap balita tengkes dan berisiko tengkes. Intervensi dilakukan dari hulu ke hilir mulai dari remaja dengan pembentukan Posyandu remaja di masing-masing kalurahan.
Dari pembentuan Posyandu remaja, Puskesmas berharap ada pembentukan pendidikan sebaya. Ketika remaja tahu perihal faktor risiko dan dampak tengkes, mereka akhirnya mau dan mampu berperilaku perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Hasilnya, tidak ada lagi remaja yang anemia dan remaja kekurangan energi kronik (KEK).
Puskesmas Semin I juga memiliki program pembinaan dan bimbingan calon pengantin (caten). Kegiatan itu mensyaratkan semua caten memeriksakan diri di puskesmas. Mereka akan mendapat pemeriksaan kesehatan dan laboratorium, edukasi reproduksi, dan vaksin tetanus toksoid (TT) caten. Segala hasil pemeriksaan akan dimasukkan ke aplikasi elsimil.
“Kami ada juga kelas ibu hamil. Kegiatan ini murni dibiayai oleh Dana BOK [bantuan operasional kesehatan] Puskesmas,” ucapnya.
Selain kelas ibu hamil, ada juga kelas balita. Dalam kelas balita, balita yang kurang gizi akan diberi pemberian makanan tambahan (PMT). Pemulihan kesehatan dilakukan dengan menu makanan lokal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Status KLA Sleman dipertanyakan setelah kasus keracunan MBG. Warga meminta DPRD memperkuat pengawasan perlindungan anak.
Esteban Ocon memutuskan meninggalkan Haas pada akhir musim F1 2026 setelah menjalani 39 balapan bersama tim tersebut
Bupati Gunungkidul memberi ASN waktu 1,5 jam tiap Jumat awal bulan untuk belanja di pasar tradisional dan UMKM.
inflasi September 2026 diproyeksi mencapai 3,34%-3,35%, dipicu pangan, El Nino, MBG, dan kenaikan harga minyak dunia.
Delapan gerai KDMP Bantul telah diverifikasi. Hasil pemeriksaan akan menjadi bahan laporan tim dan review BPKP terkait pembangunan.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai beroperasi 1 Oktober 2026 dan akan dievaluasi pemerintah pada 7 Oktober.