Gunungkidul Ajukan 370 Formasi CPNS dan PPPK, Ini Rinciannya
Rekrutmen CPNS dan PPPK Gunungkidul 2026 belum dipastikan. Pemkab mengajukan 370 formasi, tetapi masih menunggu keputusan pusat.
Ilustrasi Lapas Cebongan./Harian Jogja
Harianjogja.com, SLEMAN—Jajaran Polresta Sleman terus mengusut kasus dugaan pungli di Lapas Cebongan. Belasan saksi dilakukan pemeriksaan ulang untuk mengungkap kasus ini sampai tuntas.
Kasatreskrim Polresta Sleman, AKP Riski Adrian mengatakan pihaknya melakukan percepatan untuk pemeriksaan dan penyidikan terkait dengan dugaan pungli di Lapas Cebongan. Sebanyak 18 saksi dilakukan pemeriksaan ulang guna menggali informasi lebih lanjut.
“Sudah dipanggil kembali. Bahkan, kami mendatangi langsung ke Lokasi lapas untuk pemeriksaan sebagai bagian untuk percepatan penanganan kasus,” kata Riski, Selasa (11/6/2024).
Meski demikian, dia mengakui hingga sekarang belum ada oknum yang ditetapkan sebagai tersangka. Riski mengakui sudah memeriksa terhadap terduga pelaku pungli. “Pemeriksaan ulang untuk menambah keterangan sebelum dilakukan gelar perkara kasus. Setelah terpenuhi alat buktinya, kami segera tetapkan tersangkanya,” ungkapnya.
Menurut dia, kasus di Lapas Cebongan diduga tidak hanya sebatas pungli. Tetapi ada juga dugaan penganiayaan karena perkara ini sudah dilaporkan. “Masih kami usut karena menjadi satu rangkaian,” katanya.
Kapolrestabes Sleman, Kombes Yuswanto Ardi menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan dugaan kasus di Lapas Cebongan secara tuntas. Upaya ini menjadi bagian untuk menciptakan perspektif positif di masyarakat.
Selain itu, juga ada harapan supaya lapas benar-benar bersih dari praktik pungli dan lainnya sehingga para napi dapat terbina dengan baik. “Jangan sampai warga binaan diajarkan yang kurang baik. Pengungkapan kasus jalan terus dan sekarang masih dalam tahap penyidikan,” katanya.
BACA JUGA: Kasus Pungli Jual Beli Kamar Ditemukan di Lapas Cebongan
Kepala Divisi PAS Kanwil Kemenkumham DIY, Agung Aribawa Perdana mengatakan, kasus mencuat sejak November 2023 lalu dikarenakan adanya pengaduan dari warga binaan maupun keluarga para napi. Upaya pemeriksaan pun dilakukan dengan melibatkan tim dari Kemenkumham secara langsung.
“Sudah dilakukan pemeriksaan secara marathon mulai dari Januari hingga Maret lalu. Hasilnya, oknum pejabat struktural berinisal M terbukti melakukan pungli,” kata Aribawa, Selasa (21/5/2024).
Dia mejelaskan, pasca-temuan kasus yang bersangkutan sudah dinonaktifkan dalam jabatannya di lapas. Selain itu, M juga sudah ditarik untuk bertugas di kanwil. “Untuk sanski masih menunggu keputusan dari inspektorat jenderal kemenkumham. Yang jelas, akan dikenakan sanksi pelanggaran kedisiplinan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Rekrutmen CPNS dan PPPK Gunungkidul 2026 belum dipastikan. Pemkab mengajukan 370 formasi, tetapi masih menunggu keputusan pusat.
Airlangga Hartarto melaporkan cadangan devisa Indonesia sekitar US$146 miliar dan sejumlah indikator ekonomi kepada Presiden Prabowo.
Kuota haji DIY 2027 mencapai 3.527 jemaah. Pelunasan tahap pertama berlangsung 10 November hingga 10 Desember 2026.
Peringati HKN ke-62, Pemkot Jogja dan My Trah menggelar edukasi kesehatan, pemeriksaan gratis, serta penggalangan dana bedah rumah Rp20 juta.
Suahasil Nazara menyebut tekanan MSCI terhadap pasar SBN hanya sementara. Penawaran lelang SUN kembali melonjak menjadi Rp79,71 triliun.
TMMD Reguler ke-130 di Bantul resmi berakhir setelah sebulan berlangsung. Program TNI, Pemkab Bantul, dan warga membangun infrastruktur serta memberdayakan masy