Selain Perbaikan Jalan Rusak, Bantul Punya PR Soal RTLH

Harianjogja.com, BANTUL—Sejumlah pekerjaan rumah masih belum diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Bantul pada 2024.

Selain target peningkatan jalan sebanyak sepanjang 24,5 kilometer untuk 111 ruas jalan kabupaten pada 2024, ada 140 unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang saat ini belum selesai pembangunannya.

Sekretaris DPUPKP Bantul Jimmy Alran Manumpak Simbolon mengakui, dari total panjang jalan kabupaten yakni 1.210,72 kilometer, hingga kini baru 64,67 persen atau 782,98 kilometer yang dalam kondisi mantap. Sementara pada 2024, DPUPKP Bantul menargetkan adanya peningkatan jalan sebanyak sepanjang 24,5 kilometer untuk 111 ruas jalan.

BACA JUGA: Pembentukan Jaga Warga di 60 Padukuhan di Bantul Dilakukan Bertahap

"Untuk kekurangannya, kami telah coba ajukan ke APBD dan DAK. Kami juga berupaya mengajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Inpres Jalan Daerah (IJD)," kata Jimmy, Jumat (28/6/2024).

Untuk IJD, Jimmy mengungkapkan ada 12 ruas jalan kabupaten yang strategis dan vital, karena berkaitan dengan pariwisata dan pendidikan diajukan untuk mendapatkan pendanaan dari Kementerian PUPR. Dari 12 ruas jalan tersebut, satu di antaranya adalah Jalan Kasihan-Bangunjiwo dengan pagu senilai Rp16 miliar.

"Harapan kami dari 12 ruas jalan yang kami ajukan, bisa 5 yang dapat dari Kementerian. Sebab, tahun lalu, kami dapat 1 ruas jalan," terang Jimmy.

Selain masalah jalan, diakui Jimmy, saat ini pihaknya juga masih menyelesaikan pembangunan 140 unit RTLH yang ditargetkan sebelum akhir 2024 selesai dibangun. Pembangunan 140 unit RTLH itu terdiri dari 100 unit menggunakan APBD Kabupaten Bantul dan 40 unit menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Untuk yang DAK digunakan untuk kawasan Pedak Baru, Bangunguntapan. Semua dalam proses, dan targetnya sebelum akhir tahun selesai," terang Jimmy.

Diakui Jimmy, saat ini pihaknya masih punya pekerjaan rumah yang cukup berat terkait RTLH. Sebab, berdasarkan data dari DPUPKP Bantul, saat ini ada 2.300 RTLH. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Jimmy menyatakan dinas telah berupaya mendatangkan pendanaan dari CSR sejumlah perusahaan, DAK, APBD dan Dana Keistimewaan.

Menurutnya, banyaknya RTLH tersebut tidak lepas dari adanya penghentian bantuan Program Stimulan Perumahan Swadaya (PSPS) dari kementrian PUPR selama dua tahun terakhir. "Nanti kita usahakan lagi, karena sangat membantu. Setahun itu bisa 500 sampai 1.000 unit," kata Jimmy.

Jimmy berharap jika bantuan PSPS tersebut cair, maka persoalan 2.300 RTLH bisa tertangani dalam waktu maksimal 3 tahun. "Sedangkan yang tidak bisa mendapatkan PSPS, akan kami arahkan untuk mendapatkan CSR," ucap Jimmy.

Kepala DPUPKP Bantul Aris Suharyanta yang pensiun pada 1 Juli 2024 berharap, beberapa pekerjaan rumah dari dinas yang dipimpinnya tersebut, bisa diselesaikan secara bertahap oleh penggantinya.

"Karena pekerjaan di DPUKP tahun anggaran 2024 ini kan baru setengah jalan. Untuk kegiatan fisik, mulai bulan depan semua sudah bisa dilakukan, utamanya pekerjaan pemeliharaan jalan. Ini penting karena untuk atasi situasi jalan di Kabupaten Bantul yang banyak rusak," harap Aris.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.