Kemarau Panjang hingga November, Dewan Minta Pangan Gunungkidul Dijaga
DPRD Gunungkidul meminta pemkab memperkuat mitigasi dampak kemarau panjang hingga November agar pertanian dan stok pangan tetap aman.
Sejumlah siswa di SMK Muhammadiyah Pakem mengikuti kegiatan MPLS dengan materi tentang kebencanaan yang diisi oleh tim dari BPBD Sleman. Selasa (16/7/2024) ist
Harianjogja.com, SLEMAN—BPBD Sleman melakukan sosialiassi tentang kesiapsiagaan bencana ke puluhan sekolah. Kegiatan ini menjadi rangkaian program masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di tahun ajaran 2024-2025.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, BPBD Sleman, Bambang Kuntoro mengatakan, pihaknya ikut diundang menjadi pembicara dalam kegiatan MPLS di tahun ajaran baru yang dimulai sejak Senin (15/7/2024).
BACA JUGA: Gudang Penyimpanan Limbah Kayu Putih di Tahura Bunder Gunungkidul Terbakar
Hingga kini, sudah ada jadwal untuk sosialisasi tentang kebencanaan lebih di 70 sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA sederajat. "Sudah ada 72 sekolah yang meminta diberikan sosialisasi tentang mitigasi kebencanaan. Sesuai jadwal, pelaksanaan akan berlangsung hingga Senin [29/7/2024],” kata Bambang, Selasa (16/7/2024).
Meski jadwal jadi semakin padat, ia memberikan apresiasi kepada sekolah yang meminta dilakukan sosialisasi tentang kebencanaan. Untuk pelaksanaan, BPBD menerjunkan 30 perseonel guna mengisi materi dalam program kesiapsiagaan di lingkungan sekolah.
Menurut dia, materi yang diberikan berkaitan dengan potensi bencana di lingkungan sekitar serta cara bertindak pada saat terjadi bencana alam. Diharapkan program ini dapat memberikan pemahaman bagi para siswa tentang mitigasi bencana yang dapat diterapkan pada saat terjadi bencana alam.
“Kami juga lakukan simulasi gempa dengan melibatkan para siswa. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat tentang masalah kebencanaan,” katanya.
Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Makwan menambahkan, program kesiapsiagaan kebencanaan terus dilakukan. Selain melakukan sosialisasi ke sekolah, juga dilaksanakan dengan memperluas jaringan kalurahan Tangguh bencana di Bumi Sembada.
Dia mengatakan, Kabupaten Sleman memiliki 86 kalurahan. Dari jumlah itu, sudah ada 81 kalurahan yang berstatus kalurahan Tangguh bencana.
“Tinggal lima kalurahan lagi dan kami target sudah terbentuk di akhir tahun ini sehingga semuanya bisa menyandang sebagai kalurahan Tangguh bencana,” kata Makwan.
Dia menjelaskan, lima wilayah yang belum memilik status kalurahan Tangguh bencana meliputi Nogotirto di Kapanewon Gamping, Kalurahan Sendangadi dan Sumberadi, Mlati. Selanjutnya di Kapanewon Minggir ada Kalurahan Sedangarum, Sedangmulyo.
“Pembentukan sudah dimulai dan berlangsung di Kalurahan Nogotirta. Empat kalurahan lainnya menyusul sehingga di akhir tahun semua sudah terbentuk sebagai kalurahan tangguh bencana,” katanya.
Makwan mengungkapkan, pembentukan kalurahan Tangguh bencana sebagai bagian dari mitigasi kebencanaan. Diharapkan melalui program ini dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya masyarakat sehingga terbentuk masyarakat tangguh menghadapi bencana.
“Di dalam pembentukan juga ada simulasi bencana dengan upaya penagangan yang melibatkan relawan dan warga sekitar. Ini nantinya bisa menjadi bekal penangnaan pada saat terjadi bencana di wilayah masing-masing,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Gunungkidul meminta pemkab memperkuat mitigasi dampak kemarau panjang hingga November agar pertanian dan stok pangan tetap aman.
Hashim Djojohadikusumo mengingatkan Rusun Manggarai tidak diborong spekulan. Proyek ini menyediakan 3.784 unit hunian bagi MBR.
Pemkot Jogja mendorong UMK batik bergabung dalam koperasi sektor riil untuk memperkuat produksi, pemasaran, pembiayaan, dan branding.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan operasional LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai pada 26 Agustus 2026 mendatang.
BMKG memprakirakan curah hujan Kalsel mulai meningkat Oktober 2026, tetapi lahan masih sangat mudah terbakar pada 22-23 Agustus.
Prabowo menegaskan pelaku karhutla akan ditindak. Izin korporasi bisa dicabut jika terbukti melakukan pelanggaran hukum.