Tahun Ini Tidak Ada Penambahan Pos Pemadam Kebakaran di Bantul

Harianjogja.com, BANTUL—Rencana penambahan dua pos pemadam kebakaran untuk wilayah Dlingo dan Srandakan dipastikan belum bisa terlaksana tahun ini. Padahal rencana tersebut sudah diungkapkan sejak beberapa tahun lalu untuk mempercepat respons time 15 menit.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) BPBD Bantul Irawan Kurnianto  saat dihubungi mengakui tahun 2025 ini belum ada rencana penambahan pos maupun personel pemadam kebakaran.

"Belum ada penambahan, ditambah kondisi saat ini untuk personel saja masih belum mencukupi standar untuk tiap kepiketan," katanya.

Dia mengatakan mengacu pada wilayah kerja, wilayah ketugasan di Pos Damkarmat, Bantul memiliki tujuh wilayah manajemen kebakaran (WMK) untuk mendukung standar pelayanan minimal (SPM) Kebakaran, yaitu respontime 15 menit sejak laporan masuk ke operator.

Dia mengatakan dari kondisi yang ada wilayah yang belum terkover WMK ada di Kecamatan Dlingo dan Srandakan, utamanya wilayah Kelurahan Poncosari, karena kondisi wilayahnya yang jauh dari pos terdekat.

"Sementara untuk standar setiap regu kepiketan berjumlah enam orang. Namun, kondisi sekarang tiap regu ada yang empat dan lima orang," katanya.

BACA JUGA: Kelanjutan Pos Damkar di Dlingo dan Srandakan, Kepala BPBD Bantul: Tunggu Penambahan Personel Dulu

Meski demikian, kata dia, Damkarmat BPBD Bantul memiliki harapan untuk semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meskipun kondisi sekarang masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) dan armada untuk mewujudkannya.

"Untuk saat ini sebagian pelayanan dikover oleh Pos Sektor Piyungan dan Imogiri. Selain membuat Pos di Kecamatan Dlingo, ke depan juga berencana membuat pos sektor di Kecamatan Srandakan," katanya.

Kepala BPBD Bantul, Agus Yuli Herwanta sebelumnya mengatakan rencana pendirian Pos Damkar di Dlingo dan Srandakan telah lama diajukan. Nantinya keberadaan dua pos tersebut untuk meningkatkan respons penanganan apabila terjadi kebakaran. Sebab, di dua wilayah tersebut respons time belum tercove 15 menit. Untuk itu dibutuhkan penambahan pendirian Pos Damkar.

Menurut dia, untuk satu pos Damkar, dibutuhkan sedikitnya 16 personel. Artinya, kebutuhan untuk pos Damkar di Dlingo dan Srandakan adalah sebanyak 32 personel. Jumlah tambahan personel tersebut telah diajukan, hanya saja sampai saat ini belum ada kejelasan kapan terisi. Sebab, status personel tambahan tersebut nantinya bukan lagi PHL, akan tetapi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Oleh karena itu, kata Agus Yuli, pihaknya akan menunggu realisasi penambahan 32 personel untuk dua pos Damkar, sebelum akhirnya melangkah ke pembuatan DED dan pembangunan pos Damkar. "Karena jika kami bangun dulu, sementara personelnya tidak ada, nanti malah mangkrak," ucap Agus Yuli.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara