38 Jembatan di Gunungkidul Mulai Rusak, Perbaikan Dikebut
DPUPRKP Gunungkidul mencatat 38 jembatan mengalami kerusakan ringan hingga sedang dan menjalani perawatan berkala.
Ilustrasi/JIBI-Harian Jogja
Harianjogja.com, SLEMAN—Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Sleman memastikan tinggal dua kalurahan yang belum mencairkan dana desa tahap kedua. Dua kalurahan tersebut masing-masing Trihanggo Kapanewon Gamping dan Wukirharjo Kapanewon Prambanan.
Sub Koordinasi Keuangan Kalurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Sleman, Ratnaningsih mengatakan kedua kalurahan tersebut masing-masing Trihanggo Kapanewon Gamping dan Wukirharjo Kapanewon Prambanan.
BACA JUGA: Rp166,8 Miliar Dana Desa di Gunungkidul Telah Tersalurkan
Dia berharap sebelum pertengahan Agustus ini, dua kalurahan tersebut sudah mencairan kekurangan dana desa yang dialokasikan di tahun ini. "Proses pencairan dana desa di tahun ini hampir selesai. Dari 86 kalurahan di Sleman tinggal menyisakan Kalurahan Trihanggo dan Wukirharjo yang belum mencairkan dana desa tahap kedua," katanya, Senin (5/8/2024).
“Untuk 84 kalurahan lainnya sudah mencairkan dana desa yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Pusat,” tambah Ratna.
Dia menjelaskan, pencairan dana desa di tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Pasalnya, pencairan ke kalurahan hanya dilaksanakan dua kali.
“Tahun lalu masih ada yang pencairnnya dilaksankaan tiga kali, tapi kalau sekarang semua hanya disalurkan sebanyak dua kali,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui porsi pencairan ada perbedaan. Untuk kalurahan berstatus desa mandiri prosentase pencairan 60% di termin pertama dan sisanya disalurkan di termin kedua sebesar 40%.
Sedangkan untuk kalurahan yang berstatus desa maju pencairan 40% di termin pertama. Adpaun termin kedua dicairkan sebesar 60%. “Untuk desa mandiri di Sleman ada 62 kalurahan dan status desa maju ada 24 kalurahan,” katanya.
Ratna menambahkan, total pagu dana desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat sebesar Rp123,08 miliar. Jumlah itu mengalami kenaikan dibandingkan penyaluran di tahun lalu sebesar Rp121,7 miliar.
“Ada indikator dalam penetapa pagu di setiap kalurahan. Tapi, kalau dirata-rata untuk tahun ini masing-masing kalurahan di Sleman memeroleh dana desa di kisaran Rp1,4 miliar,” katanya.
Disinggung mengenai belum cairnya dana desa di Kalurahan Trihanggo dan Wukirharjo, ia mengaku terus mendorong agar bisa segera menyelesaikan syarat untuk pencairan. “Akan terus kita dampingi dan mudah-mudahan 15 Agustus sudah bisa mencairkan semua,” katanya.
BACA JUGA: Tahun Ini Dana Desa Bertambah Rp1 Miliar, Pencairan di Gunungkidul Mulai Februari
Menurut dia, dua kalurahan belum bisa mencairkan karena belum bisa memenuhi persyaratan. Pasalnya, untuk pencairan termin kedua diharuskan penyerapan dana desa tahap kesatu minimal 60%.
“Kedua kalurahan belum memenuhinya,” kata Ratna.
Terpisah, Lurah Wukirharjo, Prambanan, Turaji saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya belum bisa mencairkan dana desa termin kedua. Hal ini dikarenakan belum bisa memenuhi persyaratan penyerapan anggaran minimal 60% dana desa termin pertama.
“Masih proses dan harapannya bisa dicairkan bulan ini,” katanya.
Untuk mempercepat pencairan tahap kedua, Turaji mengaku sudah menginstruksikan ke pelaksana kegiatan agar segera memenuhi syarat miniml realisasi program 60%. “Terus kita dorong segera mengerjakan program sesuai syarat agar dana desa termin kedua bisa dicairkan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPUPRKP Gunungkidul mencatat 38 jembatan mengalami kerusakan ringan hingga sedang dan menjalani perawatan berkala.
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% menjadi Rp716,40 triliun hingga Maret 2026.
Prabowo menyebut 1.061 Koperasi Merah Putih berhasil dioperasikan dalam tujuh bulan untuk memperkuat ekonomi desa.
BPBD Temanggung memetakan 12 kecamatan rawan kekeringan pada musim kemarau 2026 dan menyiapkan distribusi air bersih.