PKB Gabung KIM Plus, Halim: Tentu Ada Pengaruh ke Arah Koalisi Pilkada di Seluruh Indonesia

Jumali
Jumali Selasa, 20 Agustus 2024 14:17 WIB
PKB Gabung KIM Plus, Halim: Tentu Ada Pengaruh ke Arah Koalisi Pilkada di Seluruh Indonesia

Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kiri) saat memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan tertutup di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (22/3/2024). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aa.

Harianjogja.com, BANTUL--Bakal calon bupati Bantul sekaligus Ketua DPC PKB Bantul Abdul Halim Muslih angkat bicara terkait dengan bergabungnya PKB dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Pilkada Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Ia mengakui bergabungnya PKB dalam KIM pada Pilkada DKJ akan memberikan dampak terhadap arah koalisi partai di seluruh Indonesia. 

"Saya tidak tahu ya,  karena di pusat hari ini telah terjadi perubahan-perubahan,  paradigma pengelompokan kekuatan politik. Karena KIM plus itu kan, berisi PKB dan beberapa partai lainnya," kata Halim ditemui di Sewon, Selasa (20/8/2024).

BACA JUGA: Alasan Prabowo Memilih RK-Suswono Maju Pilkada Jakarta 2024

"Tentu itu akan memberikan pengaruh terhadap arah koalisi pilkada di seluruh Indonesia. Tetapi, juga tidak 100 persen. Nyatanya, PKB di beberapa daerah juga masih berkoalisi dengan partai di luar KIM," kata Halim.

Halim sendiri sampai saat ini mengaku masih menunggu rekomendasi dari DPP PKB terkait dengan keinginannya maju sebagai bakal calon bupati Bantul pada Pilkada Bantul 2024.

"Saya hanya bisa menunggu kalau itu dipanggil atau tidak di DPP itu ya lihat nanti. Ya kalau sampai tanggal 27 saya tidak dipanggil berarti saya tidak dapat rekomendasi, gitu aja. Kalau sebelum itu dipanggil pun kemungkinannya dapat rekomendasi, kemungkinannya juga tidak dapat rekomendasi," jelas Halim.

BACA JUGA: Final! Ahmad Luthfi-Kaesang Diusung KIM Plus di Pilkada Jateng 2024

Halim juga menyatakan, keputusan akhir pemberian rekomendasi ada di tangan DPP PKB. Sejauh ini keputusan-keputusan daerah dan lobi-lobi daerah, dinilai oleh Halim hanya salah satu pertimbangan saja. Sebab, keputusan dari daerah tersebut tidak mengikat, begitu juga dengan komunikasi di level daerah antar partai politik juga tidak mengikat DPP PKB  untuk menerbitkan rekomendasi yang sama.

"Lalu apa gunanya lobi-lobi?  kemudian persamaan persepsi, pemahaman visi misi dan lalu ada kecocokan? itu kita sifatnya kami hanya melaporkan. Ini lho di Bantul partai-partai yang sudah diajak komunikasi sama PKB adalah ini ini ini, yang ini tampaknya cocok, itu hanya melaporkan dan saya sudah melakukan, perkara nanti keputusan DPP bagaimana ya saya enggak tau," papar Halim.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Abdul Hamied Razak
Abdul Hamied Razak Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online