Usut Dugaan Kekerasan Aparat di UGM saat Demo 10 November, Komnas HAM Periksa CCTV
Komnas HAM mengumpulkan kronologi, keterangan mahasiswa, dan rekaman CCTV UGM untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM saat aksi 10 November.
Massa aksi dari unsur mahasiswa berkumpul di sekitran Bunderan UGM pada Kamis (22/8/2024)./Harian Jogja -- Catur Dwi Janati
Harianjogja.com, SLEMAN—Massa aksi dari unsur mahasiswa berkumpul di Bunderan Universitas Gadjah Mada (UGM) bertolak ke area Malioboro menyikapi revisi Undang-Undang Pilkada yang bertangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Kelas-kelas disebut diliburkan dan mahasiswa turun ke jalan untuk memprotes revisi Undang-Undang Pilkada yang dinilai kental dengan politik dinasti.
BACA JUGA: Dukung Putusan MK, Akademisi Kampus di Jogja Ajak Masyarakat Menjaga Marwah Konstitusi
Menteri Aksi dan Propaganda BEM KM UGM, Arga Luthfi menjelaskan bila pada Kamis (22/8/2024) mahasiswa dari beragam fakultas di UGM turun ke jalan untuk memprotes revisi Undang-Undang Pilkada. Menurut Arga revisi Undang-Undang Pilkada sangat kacau dan syarat akan politik dinasti.
"Tuntutannya adalah satu, tentunya membatalkan RUU Pilkada yang sangat kacau, utamanya yang akhirnya bisa melanggengkan politik dinasti dari pak presiden Jokowi," kata Arga pada Kamis (22/8/2024).
Massa aksi lanjut Arga secara tegas menolak dinasti politik juga demokrasi yang dikuasai satu pihak tertentu.
"Kita menolak politik dinasti dan juga pencerabutan demokrasi yang dikuasai oleh satu pihak tertentu," tegasnya.
Labih jauh Arga beranggapan dengan disahkannya Undang-Undang Pilkada membuat potensi Pilkada yang berhadapan dengan kotak kosong bisa makin menyeruak. Tak ingin itu terjadi, mahasiswa ingin menyelamatkan demokrasi.
"Apalagi bahaya juga kalau misal RUU ini itu bisa melanggengkan Koalisi Indonesia Maju yang tentunya nanti akan berdampak pada di beberapa daerah berpotensi untuk melawan kotak kosong. Makanya kami berusaha untuk menjaga demokrasi di Republik ini," tandasnya.
Rombongan mahasiswa yang berkumpul dari Bunderan UGM akan bergabung dengan eleman masyarakat lainnya di Parkir Abu Bakar Ali. Di sana massa aksi akan melakukan lomgmarch ke DPRD DIY dan Titik Nol.
"Kami dari UGM sendiri terdiri dari beberapa unsur fakultas dan organ-organ dari UGM nanti kita kumpul terlebih dahulu di Bunderan kemudian nanti kita bareng bareng moving ke parkiran Abu Bakar Ali. Kemudian di abu bakar ali kita bergabung dengan massa aksi yang lain," ujarnya.
Selain itu Arga mengatakan bila sejumlah fakultas meliburkan kelasnya dan melonggarkan mahasiswa untuk turun ke jalan.
"Kebetulan di Fisipol juga sudah ngasih statement khusus dan diliburkan kelasnya dan beberapa juga fakultas-fakultas lain juga sama meliburkan untuk kita bareng bareng membersamai turun aksi pada pagi hari ini," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Komnas HAM mengumpulkan kronologi, keterangan mahasiswa, dan rekaman CCTV UGM untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM saat aksi 10 November.
Menlu Iran Abbas Araghchi menyatakan Teheran siap berunding dengan AS dan mempercepat pembukaan Selat Hormuz jika tujuh tuntutan dipenuhi.
Redaksi kembali menghadirkan rangkuman Top Ten News Harianjogja.com edisi Sabtu (21/11/2026) yang merangkum isu paling hangat dan strategis
BPOB meraih predikat Informatif dalam Monev Kementerian Pariwisata 2026 dan memperkuat akses informasi publik melalui layanan SiKribo.
BMKG memperingatkan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di 35 kabupaten dan kota di Jateng pada 21-26 November 2026.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2027 sebesar Rp2.655.454. Nilai itu naik sebesar 14,10%