HMI Jogja Tuntut Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes Sleman Diusut Tuntas
HMI Jogjakarta menggelar aksi di Polda DIY, menuntut penanganan serius kasus dugaan kekerasan seksual di Ponpes Ash-Sholihah Sleman.
Massa aksi dari unsur mahasiswa berkumpul di sekitran Bunderan UGM pada Kamis (22/8/2024)./Harian Jogja -- Catur Dwi Janati
Harianjogja.com, SLEMAN—Massa aksi dari unsur mahasiswa berkumpul di Bunderan Universitas Gadjah Mada (UGM) bertolak ke area Malioboro menyikapi revisi Undang-Undang Pilkada yang bertangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Kelas-kelas disebut diliburkan dan mahasiswa turun ke jalan untuk memprotes revisi Undang-Undang Pilkada yang dinilai kental dengan politik dinasti.
BACA JUGA: Dukung Putusan MK, Akademisi Kampus di Jogja Ajak Masyarakat Menjaga Marwah Konstitusi
Menteri Aksi dan Propaganda BEM KM UGM, Arga Luthfi menjelaskan bila pada Kamis (22/8/2024) mahasiswa dari beragam fakultas di UGM turun ke jalan untuk memprotes revisi Undang-Undang Pilkada. Menurut Arga revisi Undang-Undang Pilkada sangat kacau dan syarat akan politik dinasti.
"Tuntutannya adalah satu, tentunya membatalkan RUU Pilkada yang sangat kacau, utamanya yang akhirnya bisa melanggengkan politik dinasti dari pak presiden Jokowi," kata Arga pada Kamis (22/8/2024).
Massa aksi lanjut Arga secara tegas menolak dinasti politik juga demokrasi yang dikuasai satu pihak tertentu.
"Kita menolak politik dinasti dan juga pencerabutan demokrasi yang dikuasai oleh satu pihak tertentu," tegasnya.
Labih jauh Arga beranggapan dengan disahkannya Undang-Undang Pilkada membuat potensi Pilkada yang berhadapan dengan kotak kosong bisa makin menyeruak. Tak ingin itu terjadi, mahasiswa ingin menyelamatkan demokrasi.
"Apalagi bahaya juga kalau misal RUU ini itu bisa melanggengkan Koalisi Indonesia Maju yang tentunya nanti akan berdampak pada di beberapa daerah berpotensi untuk melawan kotak kosong. Makanya kami berusaha untuk menjaga demokrasi di Republik ini," tandasnya.
Rombongan mahasiswa yang berkumpul dari Bunderan UGM akan bergabung dengan eleman masyarakat lainnya di Parkir Abu Bakar Ali. Di sana massa aksi akan melakukan lomgmarch ke DPRD DIY dan Titik Nol.
"Kami dari UGM sendiri terdiri dari beberapa unsur fakultas dan organ-organ dari UGM nanti kita kumpul terlebih dahulu di Bunderan kemudian nanti kita bareng bareng moving ke parkiran Abu Bakar Ali. Kemudian di abu bakar ali kita bergabung dengan massa aksi yang lain," ujarnya.
Selain itu Arga mengatakan bila sejumlah fakultas meliburkan kelasnya dan melonggarkan mahasiswa untuk turun ke jalan.
"Kebetulan di Fisipol juga sudah ngasih statement khusus dan diliburkan kelasnya dan beberapa juga fakultas-fakultas lain juga sama meliburkan untuk kita bareng bareng membersamai turun aksi pada pagi hari ini," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
HMI Jogjakarta menggelar aksi di Polda DIY, menuntut penanganan serius kasus dugaan kekerasan seksual di Ponpes Ash-Sholihah Sleman.
Kelok 23 diuji coba 14-20 September 2026. Polda DIY meminta pengendara mengutamakan keselamatan dan tidak berhenti atau parkir sembarangan.
Bedah buku berjudul Menang Sekejap Lost Forever: Fenomena Tragis Judi Online yang Menjerat 4 Juta Orang Indonesia digelar di Balai Padukuhan Kliripan
Jadwal SIM Gunungkidul September 2026 tersedia di Satpas, SIM Keliling, SIMMADE hingga layanan malam. Simak lokasi dan syaratnya.
Jadwal SIM Keliling Polda DIY September 2026 lengkap dengan lokasi, jam layanan, syarat, biaya SIM A dan SIM C.
Pembangunan SPPG di Karangbendo Banguntapan belum jelas. Warga menyoroti lokasi dekat permukiman dan khawatir polusi hingga kekeringan air.