Rektor UII : Negara Sudah Dibajak untuk Kepentingan Kelompok Tertentu

Harianjogja.com, SLEMAN—Revisi Undang-undang Pilkada oleh DPR yang tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan beragam respon di masyarakat. Sebagai penerima mandat dari rakyat, DPR didesak untuk mendengarkan aspirasi rakyat dan mewujudkan keadilan sosial. 

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Fathul Wahid khawatir bila pembajakan terhadap negara dapat memicu kemarahan rakyat. "Kalau betul itu dibajak, diakali, ini saya hanya khawatir kalau tidak kita ingatkan memancing kemarahan rakyat yang semakin besar," kata Fathul pada Kamis (22/8/2024).

BACA JUGA: Tak Hanya Mahasiswa, Puluhan Dosen UGM Turun Ikut Aksi Tolak Revisi UU Pilkada di Jogja, Sejumlah Fakultas Diliburkan

Bila benar dibajak untuk kepentingan tertentu, rakyat kata Fathul harus mengingatkan mereka. "Karena negara sudah dibajak untuk kepentingan kelompok tertentu, bahkan untuk keluarga. Itu kira-kira, jadi kita harus ingatkan," tandasnya.

Fathul menambahkan bila aksi yang dilakukan masyarakat semata-mata karena rakyat rindu dengan Indonesia yang lebih baik. "Ini kita karena sayang dengan republik ini, karena kita rindu dengan Indonesia yang lebih baik ke depannya," ujarnya. 

Selain itu Fathul juga menegaskan jika DPR adalah perwakilan rakyat yang diberi mandat oleh rakyat. Mereka lanjut Fathul harus mendengarkan dan memperhatikan aspirasi rakyat.

BACA JUGA: Tak Hanya UGM, Mahasiswa, Dosen Hingga Rektor UII Turun Gunung Ikut Aksi Jogja Memanggil di Malioboro

"Mereka mendapatkan mandat dari rakyat. Yang diberikan oleh rakyat bukan cek kosong. Sehingga mereka ya harus memperhatikan rakyat dan ingat bahwa tujuan negara indonesia merdeka itu untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Dekan Fisipol UGM, Wawan Mas’udi secara tegas mengatakan bila Fisipol UGM mengecam segala bentuk manipulasi konstitusional. "Mengecam semua bentuk orkestrasi dan manipulasi konstitusional terhadap prosedur demokrasi yang sudah dan sedang berlangsung, yang menjadi jalan untuk melanggengkan kekuasaan dan tirani mayoritas," tegas Wawan dalam siaran tertulis Kamis (22/8/2024).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.