Razia Gabungan di Lapas Narkotika Jogja, 50 Warga Binaan Langsung Jalani Tes Urine
Razia gabungan di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta menyasar narkotika, HP dan senjata tajam. Tes urine 50 warga binaan negatif.
Suasana Simpang Puluhdadi pada Minggu (6/10/2024) pasca penerapan manajemen rekayasa lalu lintas./Harian Jogja-Catur Dwi Janati
Harianjogja.com, SLEMAN—Uji coba manajemen rekayasa lalu lintas di Simpang Puluhdadi, selatan UPN Jl. Seturan Caturtunggal, Depok, Sleman hingga kini masih terus dipantau. Dari pantauan Dinas Perhubungan Sleman sepekan terakhir, rekayasa lalu lintas yang diujicobakan cukup efektif mengurai kemacetan di Simpang Puluhdadi.
Terhitung sejak Kamis (26/9/2024) lalu manajemen rekayasa lalu lintas Simpang Puluhdadi selatan UPN Jl. Seturan diterapkan.
Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dishub Sleman, Bambang Sumedi mengungkapkan manajemen rekayasa diujicobakan terpantau sukses mengurai kemacetan di Simpang Puluhdadi. "Asalkan sesuai dengan rambu yang kami pasang, itu sudah bisa mengurai kemacetan," kata Bambang, Minggu (6/10/2024).
Sayangnya berdasarkan pantauan Dishub Sleman, masih ada satu-dua pengendara yang mengabaikan arahan rambu-rambu lalu lintas dan melintas tak sesuai rekayasa lalu lintas yang diterapkan.
Aksi crossing yang dilakukan pengendara yang tak mematuhi rambu ini berisiko menyebabkan arus lalu lintas terkunci sehingga timbul kemacetan. "Jadi ngancing, terjadi crossing justru membuat macet," ujar dia.
Padahal manajemen rekayasa lalu lintas dikatakan berhasil bila mampu mengurangi atau mengurai suatu kemacetan. Dengan adanya manajemen rekayasa lalu lintas ini, gerakan crossing, gerakan menyatu dan gerakan menyebar coba dikurangi.
Meski telah didukung dengan pemasangan rambu bundaran hingga bantuan water barrier, rekayasa lalu lintas, lanjut Bambang, bisa berhasil bila ditopang dengan kesadaran diri dari para pengendara.
Bambang menambahkan dengan adanya pemasangan rambu, menurut undang-undang yang ada pengendara wajib mentaati rambu yang berlaku. "Syarat untuk secara normatif bahwa manajemen itu akan berjalan ketika didukung juga dengan tingkat kesadaran pengguna jalan yang tinggi," kata dia.
Untuk membiasakan para pengendara dengan rekayasa baru ini, Bambang mengatakan dalam undang-undang juga diatur adanya sosialisasi manajemen rekayasa lalu lintas yang dilakukan selama 30 hari.
"Nanti dari 30 hari itu kita lihat, kita evaluasi, kalau itu kurang bagus berarti harus ada penyempurnaan. Setelah 30 hari itu misalkan melanggar [pengendara] bisa ditingkatkan ke penegakan hukum," ucap dia.
Sebelumnya Kasatlantas Polresta Sleman, AKP Fikri Kurniawan menuturkan uji coba manajemen rekayasa lalu lintas ini dilakukan untuk mengurai kemacetan di lokasi Simpang Puluhdadi.
BACA JUGA: Arus Simpang Bundaran Belakang UPN Direkayasa karena Sering Macet Total, Begini Perubahannya
Adapun, rekayasa lalu lintas yang diujicobakan yakni kendaraan dari arah utara atau Simpang UPN apabila akan menuju ke arah barat tidak boleh langsung lurus.
Akan tetapi kendaraan harus memutar dan melewati pulau-pulau kemudian ke arah barat.
Sementara arus lalu lintas dari arah timur serta selatan Gang Puluhdadi dilarang belok kanan atau lurus ke arah Simpang UPN. Kendaraan harus memutar dan melewati pulau-pulau untuk ke arah utara atau barat.
Kendaraan dari arah selatan atau Jl. Seturan bisa langsung lurus ke utara melewati pulau-pulau tetapi dilarang belok kanan. "Kami sebenarnya mau buat sistem seperti yang bundaran UGM.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Razia gabungan di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta menyasar narkotika, HP dan senjata tajam. Tes urine 50 warga binaan negatif.
BPKH mengajak generasi muda mulai merencanakan keuangan haji sejak dini sekaligus memanfaatkan platform digital untuk dakwah.
Zulhas memastikan manajer Kopdes yang ditempatkan jauh dari domisili akan disesuaikan ke koperasi terdekat setelah titik tersedia.
Kejagung menyebut kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG mencapai sekitar Rp10 triliun berdasarkan penghitungan BPKP.
Sebanyak 40 KDMP di Sleman sudah beroperasi hingga September 2026, sedangkan 46 lainnya masih berproses menjalankan unit usaha.
Bansos beras 30 kg kembali disalurkan Oktober-Desember 2026 untuk 33,24 juta penerima. Cek status penerima menggunakan NIK.