Hingga Minggu Ketiga Oktober, BPBD Bantul Salurkan 3,84 Juta Liter Air Bersih ke Lokasi Terdampak Kekeringan

Harianjogja.com, BANTUL—Hingga minggu ketiga Oktober 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul telah mendistribusikan bantuan air bersih sebanyak 3,84 juta liter ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan.

"Data droping air bersih terbaru di wilayah Bantul hingga 21 Oktober, total distribusi air sebanyak 3,84 juta liter atau setara dengan 768 tangki air," kata Kepala Pelaksana BPBD Bantul Agus Yuli Herwanta dalam keterangannya di Bantul, Kamis (24/10/2024).

BACA JUGA: Hujan Mulai Turun, BPBD Bantul Tinjau Status Siaga Darurat Kekeringan

Menurut dia, distribusi bantuan air bersih tersebut berasal dari BPBD Bantul, Palang Merah Indonesia (PMI), Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dinas Sosial Bantul, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan donasi dari masyarakat maupun lembaga non pemerintah.

Dia mengatakan jutaan liter air bersih itu didistribusikan ke wilayah yang masyarakatnya terdampak kekeringan seperti Kecamatan Dlingo, sebagian wilayah Pundong, wilayah Pandak dan sebagian wilayah Pajangan.

"Untuk data penerima manfaat air bersih tersebut sebanyak 2.959 kepala keluarga (KK) terdiri atas 13.245 jiwa yang tersebar di 10 kecamatan, 23 kelurahan dan 57 pedukuhan atau dusun," katanya.

Menurut dia, distribusi air bersih untuk penanganan wilayah terdampak kekeringan tersebut mengacu pada Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul Nomor 442 Tahun 2024, tentang Status Siaga Darurat Kekeringan di Bantul.

"Berdasarkan perkiraan musim kemarau tahun 2024, beberapa wilayah di Bantul terutama daerah perbukitan dan dataran tinggi berpotensi terjadi kekeringan, atau kekurangan air bersih," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Agus Budiraharja mengatakan bersama jajaran pemerintah daerah telah melakukan rapat koordinasi (rakor) terkait peta risiko bencana untuk perencanaan rancangan induk atau masterplan penanggulangan bencana daerah.

"Dalam rakor sudah saya sampaikan peta risiko, sehingga tindak lanjutnya harus diidentifikasi mitigasinya terkait sarana prasarana, jadi kalau kita memetakan risiko, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana apa saja," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara