Serapan Pupuk Subsidi Kulonprogo Kurang dari 50%, Pamong Wilayah Dikerahkan

Harianjogja.com, KULONPROGO—Serapan pupuk bersubsidi di Kulonprogo masih rendah. Hingga akhir September lalu, persentasenya tidak ada yang mencapai 50%. Terbaru Pemkab Kulonprogo mengerahkan  pamong di seluruh wilayahnya untuk menggerakan para petani agar menebus pupuk tersebut.

Data Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) pada September lalu mencatat jenis pupuk yang paling banyak ditebus petani adalah NPK yang terserap 45,52% atau setara 4.109, 5 ton. Total pupuk NPK yang tersedia sebanyak 9.028 ton, sementara jenis pupuk lain yaitu urea baru terserap 29,25% setara 2.574 ton.

Data serapan pupuk terbaru pada Oktober ini di Kulonprogo masih dihitung DPP. Meski serapannya masih minim, ada kepercayaan jumlahnya hingga akhir tahun nanti diatas rata-rata nasional.

Kepala Bidang Sarana dan Pengembangan Usaha Tanaman Pangan DPP Kulonprogo Wazan Mudzakir menerangkan upaya dilakukannya dengan berkoordinasi dengan Sekda yang hasilnya surat edaran untuk seluruh pamong kapanewon hingga pamong kalurahan untuk turut mensosialisasikan penebusan pupuk bersubsidi ini. "Surat itu sudah disampaikan, kami yakin serapannya di akhir nanti di atas rata-rata nasional," ujar dia.

BACA JUGA: Ketersediaan Pupuk Bersubsidi di Gunungkidul Aman, Petani Diminta Segera Menebusnya

Pelibatan pamong wilayah, kata Wazan, dilakukan agar para petani paham ada penambahan jumlah alokasi pupuk subsidi. "Di awal tahun itu sudah mulai diserap karena musim tanam, lalu pada Mei kemarin ditambah lagi alokasinya, kemungkinan ada petani yang tidak tahu kalau masih punya kuota pupuk subsidi sehingga kami gencarkan sosialisasinya," ucap dia.

Alokasi tambahan pupuk itu untuk jenis NPK sebanyak 4.804 ton sehingga totalnya jadi 9.028 ton. Sedangkan pupuk urea ditambah sebesar 3.625 ton jadi totalnya 8.801 ton.
Penambahan pupuk subsidi ini untuk memastikan tidak ada kelangkaan yang dialami petani. "Sehingga petani harus memaksimalkannya sesuai kebutuhannya," kata Wazan.

Pemenuhan kebutuhan petani akan pupuk di Kulonprogo, lanjut Wazan, sudah disesuaikan dengan data luasan lahan tiap petani. "Sehingga mestinya cukup karena menggunakan sistem elektronik rencana kebutuhan definitif kebutuhan kelompok [e-RDKK], dalam aturannya juga jika ada petani yang tiga tahun berturut-turut tidak menebus pupuk subsidi juga dilakukan penghapusan data.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.