UMKM Indonesia Berpeluang Jangkau 680 Juta Konsumen ASEAN
ASEAN menandatangani DEFA yang membuka peluang UMKM Indonesia menjangkau 680 juta konsumen di pasar digital Asia Tenggara.
Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nasir./Istimewa
Harianjogja.com, JOGJA— Pemerintahan Prabowo Subianto diminta untuk menjadikan awal 2025 sebagai momentum mewujudkan komitmen pemberantasan korupsi dengan memperkuat posisi dan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam Refleksi Akhir Tahun 2024 Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa KPK harus memiliki posisi dan moralitas yang tinggi untuk bisa memberantas korupsi secara benar, adil, objektif, dan tidak terpengaruh oleh pihak apapun dan manapun.
Menurut dia, asalkan KPK beserta semua institusi pemberantasan rasuah mampu bersikap adil, objektif dan tidak tebang pilih maka seluruh komponen bangsa akan memberikan dukungan. "Sehingga tidak lagi ada cerita tebang pilih dan ada politisasi perkara, politisasi orang yang kemudian akhirnya menimbulkan kegaduhan dalam kehidupan berbangsa," ujarnya di Kantor PP Muhammadiyah Jogja, Senin (30/12/2024).
Menurut dia, KPK agar kembali pada "khittahnya" untuk menjadi lembaga independen yang melakukan pemberantasan korupsi secara benar, adil, dan tanpa terpengaruh oleh pihak manapun. "Posisi KPK harus diperkuat. Peran KPK agar kembali pada posisi sebagai lembaga independen dalam pemberantasan korupsi," kata Haedar.
Selain memperkuat KPK, Haedar berharap pemerintah mewujudkan komitmen pemberantasan korupsi dengan menjadikannya sebagai "political will" (kemauan politik) di seluruh institusi negara baik eksekutif, legislatif, serta yudikatif.
"Saya pikir kalau integritas ini dijadikan 'political will' di awal tahun (2025), ke depan akan lebih bagus. Nah, di sinilah kunci pada seluruh anggota komisioner KPK untuk menjaga dan membangun 'political will' ini," ujar dia.
Sebagai negara hukum, menurut dia, Indonesia sudah semestinya menempatkan hukum di atas segala-galanya. PP Muhammadiyah, ditegaskan Haedar mendukung komitmen tinggi Presiden Prabowo saat pelantikan terkait pemberantasan korupsi yang tuntas dan berani.
Institusi-institusi penegakan hukum mulai dari kejaksaan, kepolisian, serta lembaga-lembaga yudikatif dari Mahkamah Agung (MA) sampai institusi di bawahnya harus bisa menjadi tempat untuk tegaknya keadilan.
"Sehingga tidak ada lagi, cerita di mana ada politisasi perkara dan transaksi-transaksi yang membuat perkara itu lalu menjadi tebang pilih," ujar Haedar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
ASEAN menandatangani DEFA yang membuka peluang UMKM Indonesia menjangkau 680 juta konsumen di pasar digital Asia Tenggara.
Pembangunan KDMP di Bantul terkendala lahan dan perizinan. Dari 75 kalurahan, baru 30 koperasi yang dibangun dan 20 di antaranya rampung.
Dispertaru Sleman mencatat 1.500 hektare sawah di Depok berubah menjadi semak belukar. Revisi RTRW disiapkan untuk menghidupkan lahan pertanian.
Imigrasi Yogyakarta menggelar Pasporia di CFD Sudirman, melayani 26 pemohon, serta mengadakan bakti sosial dan fun walk Hari Bakti Kemenimipas.
UMP 2027 paling lambat ditetapkan 21 November 2026. Buruh mengusulkan kenaikan 7,7%-9,5%, berikut simulasi UMP 38 provinsi.
MPR menerima surat Presiden Prabowo dan akan membahasnya dalam rapat gabungan. PKB menyebut Sufmi Dasco Ahmad layak dipertimbangkan sebagai cawapres.