71.000 Perempuan di Indonesia Ingin Childfree, Menteri Wihaji: Perlu Diedukasi

Harianjogja.com, BANTUL—Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI, Wihaji angkat bicara terkait dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, yang menyatakan 71.000 perempuan Indonesia berusia 15-49 tahun tidak ingin memiliki anak atau childfree.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) itu menilai perlu ada edukasi agar para perempuan tersebut tidak memilih childfree.

"71.000 perempuan pengen childfree. Artinya pengen nikah tapi tidak ingin punya anak. Itu keinginan. Saya yakin kultur masyarakat indonesia. karena itu baru keinginan tapi belum tentu dikerjakan," katanya saat berkunjung di Terong, Dlingo, Bantul, Kamis (2/1/2024).

Wihaji mengungkapkan jika para perempuan tersebut sudah sudah tahu nikmatnya menikah dan punya anak. Pasti, Wihaji memastikan mereka akan berpikir ulang mengenai rencana untuk memilih childfree.

"Tapi memang ada sebabnya. Satu ketakutan ekonomi, dua budaya dan ketiga berkarir. Jadi kita perlu edukasi," jelas Wihaji.

Wihaji sendiri menghormati hak dari para perempuan yang memilih childfree. Namun, sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji meminta agar para perempuan tersebut merencanakan memiliki anak.

"Ayo ini negara kita, ini keluarga berencana kita, semua harus direncanakan. Dan, semua Insyaallah akan indah pada waktunya," ungkapnya.

Kunjungi Penderita Hidrosefalus

Sementara disinggung mengenai kunjungannya ke rumah Dusun Rejosari, Desa Terong, Kapanewon Dlingo, Bantul, tempat dua orang yang menderita  hidrosefalus, Wihaji melihat jika negara harus hadir untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh Ahmad Yuandi Nurrova dan Riza Gionino yang menderita hidrosefalus.

Ahmad diketahui terkena hidrosefalus saat berusia 35 hari. Sementara Riza diketahui menderita penyakit yang sama sejak lahir. Pengobatan keduanya berhenti saat suami Sumini, Wagiran, meninggal karena kecelakaan kerja tahun 2016 lalu.

"Dan, ini tidak bisa ditangani sendiri. Perlu ada kerja sama pentaholix. Termasuk pemerintah pusat, dan daerah. Yang prinsipnya ada warga negara yang berkebutuhan khusus dalam tanda kutip. Hari ini kita hadir, dan memastikan langkah yang akan dilakukan selaku negara kepada warga negara," jelas Wihaji.

Harapannya, lanjut Wihaji masih ada generasi lain yang harus diperhatikan. Karena Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengurus semua.
"Termasuk ini kan termasuk pendidikan gizi dan pendidikan keluarga di awal. Apa yang jadi sebab, harus jadi perhatian dan ini jadi edukasi bagi masyarakat. Untuk hati-hati lagi," ungkapnya.

Oleh karena itu, Wihaji memastikan dalam jangka pendek, kedua orang yang menderita hidrosefalus mendapatkan jaminan yang dibutuhkan untuk keseharian. "Termasuk asupan gizi," jelasnya.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, jika ada bantuan berupa BLT untuk keluarga Sumini. Hal terpenting, kata Bupati Halim adalah kebutuhan dasar terpenuhi.

"Maka ke depan, ini akan kami tingkatkan tidak hanya kebutuhan dasar, maka kehadiran pak menteri dan kami disini untuk merencanakan, apa saja yang sekiranya pemerintah bisa berikan lebih baik dari yang sudah-sudah," ungkap Halim.

Halim mengungkapkan, jika salah satu kekurangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam membantu pengobatan Ahmad Yuandi Nurrova dan Riza Gionino adalah Puskesmas Dlingo 2 belum memiliki tenaga fisioterapi.

"Maka ini nanti Dinas Kesehatan harus mengadakan, ya, merekrut tenaga fisioterapi yang ditempatkan di Puskesmas Dlingo 2, karena ini bagian layanan dasar yang harus dimiliki oleh puskesmas. Kita punya 27 puskesmas, maka semuanya harus semakin dilengkapi ketersediaan sumber daya manusianya," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.