Ratusan Galon Bekas Disulap Jadi Media Tanam Padi, DPRD Jogja Minta Ditiru
Poktan Swa Katon Asri Wirobrajan menanam padi dalam ratusan galon bekas. DPRD Kota Jogja menilai inovasi ini layak direplikasi.
Komputer Tablet - Freepik
Harianjogja.com, BANTUL—Ratusan Sekolah Dasar (SD) negeri dan swasta di Bantul masih kekurangan komputer untuk penyelenggaraan Asesmen Standarisasi Pendidikan Dasar (ASPD). Namun, setiap tahun pengadaan komputer masih terbatas.
Kepala Bidang SD, Disdikpora Bantul, Edi Sutrisno menjelaskan kebutuhan komputer untuk penyelenggaraan ASPD di SD negeri dan swasta wilayah Bantul masih tinggi. Kaena hanya beberapa sekolah yang mampu menyediakan komputer hingga 50% dari jumlah siswa. Akibatnya, beberapa sekolah menggelar ASPD hingga dua sesi dalam sehari.
“Dua sesi [penyelenggaraan ASPD] per satuan pendidikan itu [penyelenggaraan APSD] sudah memakai laptop guru, siswa bahkan komite sekolah. Yang terpenting jangan terlalu panjang sesinya,” ujarnya, Senin (6/1/2025).
BACA JUGA : Mulai Digelar, ASPD Jadi Bahan Melihat Mutu Pendidikan di Kabupaten Sleman
Pengadaan komputer untuk sekolah di Bantul masih terbatas. Tahun 2024, pengadaan komputer dari APBD Bantul hanya mencapai 32 unit. Jumlah tersebut pun dibagi untuk beberapa sekolah dengan alokasi 4 unit komputer per sekolah. Selain itu, beberapa sekolah di Bantul juga mendapatkan 15 unit komputer per sekolah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024.
“Dinas [Disdikpora Bantul] berusaha semaksimal mungkin untuk menambah [komputer], namun tergantung alokasi anggaran yang diberikan,” katanya.
Selain dari APBD Bantul dan DAK, sekolah-sekolah juga dapat mengalokasikan tambahan komputer dengan Dana Operasional Sekolah (BOS) nasional maupun BOS daerah. Pengadaan komputer untuk menunjang penyelenggaraan ASPD harus mendapat dukungan dari berbagai pihak lantaran kebutuhannya yang masih tinggi.
“Selama ini kami menilai harus ada parameter baku [untuk standarisasi pendidikan], sehingga ASPD tetap dilaksanakan. Itu tidak masalah [ASPD digelar per sesi] beberapa satuan pendidikan dari sisi TIK kurang, kami berupaya bekerja sama dengan guru [untuk penyelenggaran ASPD dengan komputer terbatas],” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Bantul, Suradal menilai keterbatasan anggaran menjadi penyebab alokasi pengadaan komputer di sekolah masih terbatas. “Kalau semua sekolah dianggarkan [untuk pengadaan komputer] masih kurang. Itu [pengadaan komputer] dilakukan secara bertahap,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Poktan Swa Katon Asri Wirobrajan menanam padi dalam ratusan galon bekas. DPRD Kota Jogja menilai inovasi ini layak direplikasi.
Zulhas memastikan manajer Kopdes yang ditempatkan jauh dari domisili akan disesuaikan ke koperasi terdekat setelah titik tersedia.
Kejagung menyebut kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG mencapai sekitar Rp10 triliun berdasarkan penghitungan BPKP.
Sebanyak 40 KDMP di Sleman sudah beroperasi hingga September 2026, sedangkan 46 lainnya masih berproses menjalankan unit usaha.
Bansos beras 30 kg kembali disalurkan Oktober-Desember 2026 untuk 33,24 juta penerima. Cek status penerima menggunakan NIK.
Ombudsman RI mengungkap dugaan pungli Rp150.000 per minggu di Lapas Cibinong. Lima pejabat struktural lapas kemudian dinonaktifkan.