Dinkes Sleman Minta Warga Waspadai Penyakit Saat Pancaroba
Dinkes Sleman mengingatkan masyarakat mewaspadai diare dan penyakit menular saat pergantian musim melalui PHBS dan deteksi dini.
Suasana tempat pelayanan PPDB di SMP 1 Bantul./Harian Jogja
Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul terus mengevaluasi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) guna menciptakan mekanisme yang lebih adil dan transparan.
Kepala Disdikpora Bantul, Nugroho Eko Setyanto menyatakan pihaknya sedang mengkaji berbagai indikator penilaian yang digunakan dalam menyelenggarakan PPDB tahun lalu, khususnya terkait sistem zonasi dan penambahan nilai bagi calon peserta didik.
Nugroho menuturkan evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan sistem penerimaan peserta didik baru tahun ini. “Kami ingin memastikan bahwa semua anak di Bantul memiliki zona satu, sehingga mereka memiliki peluang yang sama untuk diterima di sekolah yang diinginkan,” ujarnya, Jumat (31/1/2025).
Nugroho menilai aturan pemetaan jarak dalam zonasi PPDB tahun lalu perlu diubah. Menurutnya, sistem zonasi dengan pemetaan jarak tertentu membuat beberapa calon peserta didik yang rumahnya berada di daerah perbatasan zonasi mengalami kesulitan seleksi PPDB.
BACA JUGA: Ini 4 Jalur SPMB 2025, Ada Jalur Domisili Pengganti Zonasi pada PPDB
Selain sistem zonasi, evaluasi juga dilakukan terhadap mekanisme penambahan nilai prestasi bagi calon peserta didik. Disdikpora Bantul saat ini tengah menyempurnakan sistem tersebut agar lebih objektif dan memberikan kesempatan yang adil bagi siswa berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
Sementara ini, terkait dengan rencana perubahan kebijakan PPDB menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Disdikpora Bantul juga masih menunggu regulasi dan petunjuk teknis (juknis) resmi dari Pemerintah Pusat sebelum mengambil keputusan final.
Soal aturan domisili yang akan diterapkan di sistem penerimaan peserta didik baru tahun ini, Nugroho mengakui hingga kini belum ada ketentuan rinci mengenai pembuktian domisili, termasuk penggunaan Kartu Keluarga (KK) sebagai dasar seleksi. Oleh karena itu, pihaknya masih mengkaji mekanisme yang paling tepat untuk diterapkan.
Dengan berbagai evaluasi yang dilakukan, Disdikpora Bantul berharap dapat menghadirkan sistem PPDB yang lebih adil dan transparan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, sistem seleksi khusus juga tengah disiapkan bagi kelas olahraga, di mana penerimaan siswa akan didasarkan sepenuhnya pada prestasi di bidang olahraga. “Harapan kami, sistem ini bisa berjalan dengan baik dan mampu memberikan keadilan bagi seluruh calon peserta didik di Bantul,” ujar Nugroho.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Dinkes Sleman mengingatkan masyarakat mewaspadai diare dan penyakit menular saat pergantian musim melalui PHBS dan deteksi dini.
SMA PL Sedayu Bantul menurunkan seluruh foto Gibran Rakabuming Raka melalui seremoni sebagai bentuk penghormatan dan pendidikan karakter siswa.
DPR menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset setelah 18 tahun bergulir, dengan pembahasan mencakup 397 daftar inventarisasi masalah.
Komisi VII DPR meminta kajian ilmiah menyeluruh terkait wacana pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo demi keselamatan satwa.
Ekonom UMY Nano Prawoto menilai potensi budaya, pendidikan, pariwisata, dan kreativitas bisa menjadi kekuatan industri bernilai tambah tinggi di DIY.
Ombudsman RI mengawasi Program KDKMP melalui 10 indikator, mulai dari model bisnis, pendampingan SDM, hingga perizinan gerai koperasi.