Halim-Aris Sebut Program Prioritas Menyesuaikan Anggaran

Harianjogja.com, BANTUL—Bupati dan wakil Bupati Bantul terpilih, Abdul Halim Muslih dan Aris Suharyanta mengaku akan tetap menjalankan program prioritas dan visi serta misinya pada Pilkada 2024. Hanya saja, untuk pelaksanaannya akan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Wakil Bupati Bantul terpilih, Aris Suharyanta mengatakan sampai saat ini pihaknya masih menunggu kejelasan refocusing anggaran yang akan dilakukan pada APBD 2025. Pasalnya, hingga berita ini diturunkan, zoom meeting dengan Pemerintah Pusat masih berlangsung pada Kamis (6/2/2025).

Kendati demikian, mantan Kepala DPUPKP dan Dinas Perhubungan Bantul tersebut akan mulai melaksanakan visi dan misi serta program unggulannya usai dilantik, 20 Februari 2025. "Jadi kami masih menunggu. Nanti kami menyesuaikan anggaran yang ada. Kan, kami juga harus menyesuaikan kemampuan APBD juga," kata Aris ditemui di rumahnya, Kamis (6/2/2025).

Aris mengungkapkan, saat Pilkada Bantul 2024, pihaknya memiliki sekitar 20 program prioritas yang harus diselesaikan selama kepemimpinannya bersama Bupati Halim.

Dari 20 program prioritas tersebut ada program yang sangat penting dijalankan, di antaranya adalah pembangunan 600 kilometer  jalan desa tuntas dalam 5 tahun; pembebasan PBB lahan pertanian berkelanjutan; penuntasan penanganan sampah dengan pemanfaatan teknologi modern,; budaya bersih; dan penegakan hukum.  "Ini semua akan kami sesuaikan dengan anggaran yang ada," ungkapnya.

Belanja ATK dan Perdin Dipangkas

Sementara Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan selain pembangunan jalan desa dan penanganan sampah, pihaknya akan terus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bantul bersama dengan para lurah di wilayahnya. "Pokoknya uang itu harus digunakan untuk peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia," jelasnya.

Halim mengungkapkan, pihaknya pada 2025 akan melakukan efisiensi sesuai dengan perintah Presiden Prabowo. Meski demikian, Halim mengaku belum bisa menjawab berapa besaran refocusing yang akan dijalankan.  "Ini sedang kami hitung ulang. Yang jelas ATK [Alat Tulis Kantor] akan kami babat dan hanya menyisakan 10-25 persen, begitu juga perjalanan dinas," ucap Halim.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul, Trisna Manurung mengungkapkan besaran dana transfer dari Pusat baik berupa Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan dana bagi hasil serta perimbangan dipastikan berkurang.

Berdasarkan hasil zoom meeting yang digelar pihaknya dengan Pemerintah Pusat, sedikitnya Rp21 miliar DAK dan DAU infrastruktur untuk Bantul pada 2025 dipangkas.  "Itu belum sama pemotongan yang lain lho. Untuk perjalanan dinas jadi berapa, ini masih di zoom kan," jelas Trisna.

Dia mengungkapkan, nantinya refocusing APBD Bantul 2025 juga harus mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan dan Inpres 1/2025. Padahal sekadar diketahui, jumlah pendapatan Bantul sebanyak Rp2,5 triliun pada APBD 2025.

Dari jumlah tersebut, dana transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp1,55 triliun, pendapatan asli daerah Rp762,3 miliar, dan sisanya pendapatan transfer antardaerah. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.