Aktivasi BPJS Kesehatan Warga Miskin Kulonprogo Tinggi, Sehari Minimal 10 Orang

Harianjogja.com, KULONPROGO–Aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan warga miskin Kulonprogo terbilang tinggi, rata-rata tiap harinya minimal 10 orang melakukannya. Layanan ini diampu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A).

Aktivasi BPJS Kesehatan ini dilakukan karena kepesertaan warga miskin yang mengaksesnya non-aktif. Sementara Disos-P3A Kulonprogo hanya melakukan verifikasi, sedangkan yang dapat memiliki kewenangan pengaktifan adalah Kementerian Sosial (Kemensos).

Verifikasi yang dilakukan Dinsos-P3A Kulonprogo didasarkan pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Seluruh aktivasi dan penanggungan biaya kepesertaan warga miskin dalam BPJS Kesehatan ini ditanggung APBN.

Hingga awal 2025 ini jumlah peserta BPJS Kesehatan warga miskin Kulonprogo yang ditanggung APBN mencapai 226.996 jiwa. Jumlah itu akan terus bertambah seiring aktivitas yang dilakukan dengan animo tinggi ini.

Dinsos-P3A Kulonprogo juga menerima layanan usulan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga tak mampu yang belum terdaftar dalam DTKS. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin, Ika Dwi Wahyuning Kusumastuti menjelaskan pada Kamis (20/2/2025) bahwa non-aktifnya jaminan kesehatan warga miskin itu sebabnya beragam, tapi akhir-akhir ini yang dominan karena sudah tidak kerja lagi.

Ika menjelaskan selama bekerja, warga tidak mampu ditanggung pembayaran BPJS Kesehatannya oleh perusahaanya. “Sementara kalau tidak bekerja kemudian jadi tidak aktif, kondisi ini membuat masyarakat mengaktifkannya lagi yang kemudian kalau tidak mampu ditanggung biayanya oleh APBN,” ungkapnya.

BACA JUGA: 5.672 Peserta BPJS Kesehatan PBI di Kulonprogo Dinonaktifkan, Dinsos PPPA Siap Fasilitasi

Selain tidak bekerja, jelas Ika, sebab tidak aktifnya BPJS paling banyak disebabkan sinkronisasi data oleh Kemensos. “Misalnya terdeteksi listrik di rumahnya lebih dari 2.000 Watt maka kemudian BPJS-nya dinonaktifkan,” paparnya.

Sementara bagi warga miskin yang belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan, lanjut Ika, akan didaftarkan dengan sumber pendanaan APBD Kulonprogo. “Kalau yang sumber pendanaan dari APBD ini yang mengurus Dinas Kesehatan,” terangnya.

Kepala Dinsos-P3A Kulonprogo, Lucius Bowo Pristiyanto menerangkan layanan aktivasi BPJS Kesehatan yang diampunya ini sekarang lebih mudah karena bisa dilakukan di seluruh kalurahan di Bumi Binangun. “Warga pertama-tama mesti ke kalurahan dulu, supaya dicek disana apa memang ditanggung biaya BPJS-nya, setelah itu nanti akan diarahkan dan dibantu pamong disana,” terangnya.

Tingginya animo aktivasi BPJS Kesehatan bagi warga miskin, menurut Bowo, penting karena menunjukkan kesadaran masyarakat tentang jaminan kesehatannya. “Karena tinggi tentu kami juga akan terus berinovasi dalam memaksimalkan layanan ini,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.