Sleman Siap Terapkan UU Penyesuaian Pidana, Perda Tak Perlu Direvisi
Pemkab Sleman siap menerapkan UU Penyesuaian Pidana. Ribuan perda tak perlu direvisi satu per satu berkat mekanisme konversi sanksi.
Suasana Forum Inklusi Sosial Pengajian Ramadhan Bersama Komunitas Dampingan MPM PP Muhammadiyah di Convention Hall Masjid Walidah Dahlan pada Minggu (23/3/2025)./Istimewa -- Unisa Jogja
Harianjogja.com, SLEMAN—Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Jogja berkomitmen terus terlibat dalam pemberdayaan masyarakat, tidak terkecuali kepada para penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Ketua MPM PP Muhammadiyah, Nurul Yamin mengatakan Muhammadiyah punya akar sejarah dalam membela kaum marjinal. Yamin menuturkan MPM PP Muhammadiyah ingin membela kaum marjinal melalui kegiatan pemberdayaan spiritual dan sosial.
BACA JUGA: Muhammadiyah Masuk dalam Organisasi Terkaya di Dunia, Ini Datanya
"Pemberdayaan ini membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kami berkolaborasi, baik di internal Persyarikatan Muhammadiyah maupun dengan para mitra," ungkap Yamin dalam Forum Inklusi Sosial Pengajian Ramadhan Bersama Komunitas Dampingan MPM PP Muhammadiyah pada Minggu (23/3/2025) di Convention Hall Masjid Walidah Dahlan.
"Dalam gerakan pemberdayaan terhadap kaum marjinal, tentu kami sudah memperhitungkan aspek efisiensi. Bagaimanapun, gerakan ini harus tetap berjalan dan tidak boleh terhenti," imbuhnya
Bagi Yamin, efisiensi bukan menjadi alasan mengabaikan masyarakat atau kaum marjinal yang membutuhkan. Karenanya, Muhammadiyah melakukan berbagai terobosan untuk terus mewadahi dan memberdayakan kaum marjinal, salah satunya lewat strategi ekonomi sirkular.
"Strategi yang kami gunakan adalah ekonomi sirkular, yaitu ekonomi berbasis pemberdayaan yang saling menghidupi di dalam ekosistem Muhammadiyah. Misalnya, hasil dari Jamaah Tani Muhammadiyah dikonsumsi oleh amal usaha Muhammadiyah, termasuk produk-produk seperti beras dan telur," jelasnya.
Ditambahkan Yamin, sebagian besar kegiatan pemberdayaan yang dilakukan melalui jejaring internal Muhammadiyah. Dia menekankan, sekalipun mengalami keterbatasan material, seseorang harus kaya akan mentalitas.
"Yang selalu kami tekankan adalah bahwa meskipun kita mengalami keterbatasan material, kita tidak boleh miskin secara mental. Mentalitas kita harus tetap kaya, meskipun secara ekonomi terbatas. Karena banyak orang yang berlimpah materi, tetapi memiliki mentalitas yang miskin," tandasnya.
Yamin mengungkapkan saat ini sudah ada sekitar 1.500 komunitas yang dibina atau diberdayakan MPM PP Muhammadiyah. "Pemberdayaan ini salah satunya bertujuan membangun mentalitas yang kuat," ujarnya.
Rektor UNISA Yogyakarta, Warsiti mengatakan forum kali ini digelar untuk membangun jaringan akar rumput. Kegiatan ini lanjut Warsiti juga sejalan dengan visi dan nilai yang dijunjung Unisa Jogja yaitu inklusivitas, pemberdayaan, dan penguatan peran masyarakat akar rumput dalam membangun kesejahteraan bersama.
"Kehadiran kami di tengah masyarakat menjadi bagian penting dalam menopang pembangunan bangsa, sekaligus mewujudkan visi kami di Jogjakarta dan di tingkat nasional," tuturnya.
Pada kesempatan ini Unisa Yogyakarta juga meluncurkan Beasiswa Al-Maun, yaitu Beasiswa Anak Asuh Unggulan Muhammadiyah. Beasiswa ini merupakan bantuan Pendidikan Perguran Tinggi dari bentuk sinergitas Unisa Yogyakarta dengan MPM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Sleman siap menerapkan UU Penyesuaian Pidana. Ribuan perda tak perlu direvisi satu per satu berkat mekanisme konversi sanksi.
Jadwal KRL Solo–Jogja Kamis 2 Juli 2026 lengkap semua stasiun. Tarif Rp8.000, cek jam keberangkatan terbaru di sini.
Anggaran droping air Gunungkidul dipangkas jadi Rp346,5 juta. BPBD pastikan tetap aman dengan dukungan dana BTT.
Pria asal Sleman tewas tertemper KRL di Klaten. Polisi selidiki penyebab, KAI imbau warga jauhi jalur kereta.
Inflasi Juni 2026 capai 3,34%. Menkeu sebut dipicu BBM dan pangan, diprediksi segera mereda karena faktor musiman.
Pemerintah resmi terapkan B50 mulai 1 Juli 2026. Pakar ITB sebut aman untuk mesin diesel, emisi lebih rendah.