5 Pejabat Lapas Cibinong Dinonaktifkan, Ini Hasil Investigasi Kemenimipas
Kemenimipas mengungkap hasil investigasi temuan Ombudsman di Lapas Cibinong. Lima pejabat struktural dinonaktifkan terkait peristiwa tersebut.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) DIY Wiyos Santoso.ist/antara
Harianjogja.com, JOGJA—Masalah simpanan para nasabah Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) yang bermasalah bakal diselesaikan oleh Pemda DIY.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) DIY Wiyos Santoso mengatakan Pemda DIY bertanggung jawab untuk menyelesaikan (masalah) simpanan para nasabah. Pernyataan itu disampaikan Wiyos menyusul adanya permasalahan dalam pengelolaan dana simpanan di sejumlah BUKP.
BACA JUGA: Kasus Gagal Bayar BUKP di Kulonprogo, Pemda DIY Sigap Tangani Pembayaran Simpanan Nasabah
"Saat ini, kami tengah melakukan proses verifikasi data nasabah yang mengajukan pencairan dana, baik dalam bentuk tabungan maupun deposito," ucapnya dikutip Sabtu (17/5/2025).
Menurut Wiyos, verifikasi dilakukan dengan mencocokkan data yang tercantum dalam buku tabungan atau bilyet deposito dengan data pada Aplikasi Sistem Informasi Keuangan BUKP (Data IT).
Apabila data dinyatakan sesuai, dana akan segera dibayarkan kepada nasabah. Namun, jika terdapat ketidaksesuaian, pencairan akan menunggu hasil keputusan dari aparat penegak hukum.
Selain itu, Pemda DIY juga menjalin koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DIY untuk menangani simpanan yang tidak tercatat dalam sistem IT BUKP. Menanggapi aksi penarikan dana secara massal oleh sejumlah nasabah, Pemda DIY mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak panik.
"Pemda DIY tetap berkomitmen menyelesaikan kewajiban pembayaran simpanan nasabah secara transparan dan akuntabel. Kami minta masyarakat tidak terburu-buru menarik dana simpanannya, karena proses penanganan sedang berjalan," ujar Wiyos.
Ia juga menegaskan bahwa jika terbukti ada penyimpangan dalam pengelolaan keuangan BUKP oleh oknum pengurus, akan dilakukan tindakan tegas. "Setiap bentuk penyimpangan akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku," tegasnya.
Dengan langkah-langkah ini, Pemda DIY berharap kepercayaan masyarakat terhadap BUKP dapat dipulihkan. Juga diharapkan bisa menjamin perlindungan terhadap hak-hak nasabah secara adil dan bertanggung jawab.
Sebelumnya, para nasabah BUKP Wates dan BUKP Galur, Kulon Progo kesulitan menarik simpanannya karena kedua BUKP tersebut mengalami kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas disebabkan adanya dugaan penggunaan uang BUKP dan uang nasabah oleh oknum pengurus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kemenimipas mengungkap hasil investigasi temuan Ombudsman di Lapas Cibinong. Lima pejabat struktural dinonaktifkan terkait peristiwa tersebut.
Jadwal SIM Keliling Jogja Selasa 29 September 2026 tersedia di sejumlah lokasi. Cek jam layanan, syarat perpanjangan SIM A dan SIM C.
Jadwal KRL Jogja-Solo Selasa 29 September 2026 tersedia 15 perjalanan. Cek jam keberangkatan tiap stasiun dan tarif KRL Rp8.000.
Pemilih lintas domisili diminta diatur dalam revisi UU Pemilu, termasuk soal representasi politik bagi warga yang mencoblos jauh dari daerah asal.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengingatkan 87 calon lurah untuk menghindari politik uang menjelang Pilur 2026.
Dua narapidana Lapas Cibinong diperiksa setelah ditemukan Ombudsman di area SAE yang disebut sebagai klaster mewah.