Sri Sultan Soroti Integritas ASN Meski Skor SPI DIY Melonjak

Harianjogja.com, JOGJA—Lonjakan skor SPI Pemda DIY dianggap positif, namun Sri Sultan menyoroti bahwa integritas tidak berhenti pada angka dan menegaskan korupsi berakar pada pilihan pribadi tiap aparatur.

Secara nasional, indeks integritas tahun ini berada pada angka 72,32 atau dalam kategori rentan, naik tipis dari skor 71,53 pada tahun 2024.

Sementara itu, Pemda DIY mencatatkan kenaikan yang lebih substansial, yaitu dari 74,60 pada tahun sebelumnya menjadi 79,41 pada tahun 2025.

Meskipun hasil tersebut sudah memuaskan bagi banyak daerah, Sri Sultan mengungkapkan dirinya belum merasa puas. Ia mempertanyakan mengapa Pemda DIY tidak dapat mencapai angka 80 ke atas.

"Sebetulnya tadi nilai yang disampaikan KPK baik itu untuk KPK sendiri maupun provinsi DIY juga meningkat makin baik, biarpun saya belum merasa puas dengan hasil 79,4. Kenapa enggak bisa 80, kenapa enggak bisa 81, 82 atau 83," ujar Sri Sultan saat jumpa pers usai Puncak Hakordia, Selasa (9/12/2025).

Sri Sultan menekankan bahwa integritas jauh melampaui sekadar angka statistik. Menurutnya, integritas adalah refleksi dari pertarungan batin setiap individu dalam menjalankan tugas dan menyangkut martabat seseorang.

Ia menyinggung bahwa godaan untuk menyalahgunakan wewenang dapat muncul bahkan ketika seseorang sudah berkecukupan. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi berakar pada pilihan pribadi dan kegagalan mengendalikan diri.

"Pertaruhan-pertaruhan yang ada pada dirinya itu sering tidak dimaintain [dikelola] dengan baik. Sehingga sudah berkecukupan tapi masih melakukan hal yang negatif dengan korupsi," tuturnya.

Gubernur menegaskan, peran pemerintah daerah sebatas memberi contoh dan mendidik, sementara keputusan untuk berintegritas sepenuhnya berada pada pilihan personal setiap aparatur. "Tapi bagaimanapun korupsi itu pertempuran paling besar ada pada dirinya sendiri," imbuhnya.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai, kenaikan indeks integritas secara nasional harus dibaca sebagai sinyal bahwa perbaikan memang terjadi, meskipun belum merata. Ia mencatat adanya kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang berhasil mencetak skor mendekati atau di atas 80.

Namun, ia juga menyoroti adanya institusi yang angkanya masih di bawah 70. Kondisi ini, menurut Setyo, menggambarkan masih adanya perilaku rawan korupsi di sejumlah tempat yang memerlukan pembenahan segera.

Setyo Budiyanto menegaskan bahwa faktor terbesar dalam peningkatan integritas suatu instansi adalah kemauan untuk berubah. "Saya yakin kemampuan dari masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah daerah ada tinggal kemauan," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.