Atasi Kekurangan Ratusan Guru, Pemkab Kulonprogo Andalkan Mutasi ASN dari Luar Daerah

Harianjogja.com, KULONPROGO - Aturan larangan pengangkatan non-ASN atau honorer imbas UU Nomor 20 Tahun 2023 mengakibatkan kekurangan guru dan kepala sekolah (Kepsek) di Kabupaten Kulonprogo. Kondisi kekurangan guru dan Kepsek dibarengi mekanisme pengisiannya terbatas bahkan tidak ada hanya sebatas memanfaatkan tenaga ASN yang sudah ada sebagai antisipasi sementara. Pengisian kekosongan tersebut hanya bisa diisi melalui pengisian rekrutmen melalui skema CASN.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kulonprogo menekankan, perekrutan guru sekarang ini tidak bisa dilakukan melalui skema honorer atau apapun itu sebutannya yang berstatus non-ASN. Jumlah pensiun guru dan Kepsek tidak seimbang dengan jumlah rekrutan baru melalui rekrutmen CASN yang ada. "Pengisian guru harus tunduk untuk mengikuti pengisiannya melalu mekanisme CPNS atau CPPPK, UU Nomor 20 Tahun 2023 pengisiannya hanya lewat jalur itu saja," ujar Kepala BKPSDM Kulonprogo, Sudarmanto, Minggu (25/5/2025).

Dia menjelaskan, pada 2023 sudah merekrut 243 guru dan 2022 sekitar 160 guru berstatus PPPK. Namun karena jumlah pengisian tersebut memang belum mendekati angka ideal sesuai kebutuhan yang memadai. Menurutnya, wacana dari pusat perekrutan CASN bisa lebih dari sekali dalam setahun itu menjadi cara untuk mengurangi kekurangan guru.

"Pengisian ASN tidak hanya sekali dalam setahun harapan kami itu akan menjadi peluang untuk mendominasi pengisian kekurangan guru," sambungnya. Selain itu, perekrutan CASN yang bisa lebih dari sekali dalam setahun dapat memperpendek jarak waktu pensiun dengan pengisian lebih proporsional. Tidak hanya harus menunggu tahun depan baru perekrutan disaat yang bersamaan jumlah pensiun guru dan Kepsek di Kulonprogo semakin menumpuk.

BACA JUGA: Kulonprogo Kekurangan Ratusan Guru dan Kepala Sekolah

Sekarang ini sebagai langkah sementara hanya bisa dilakukan dengan pemanfaatan SDM guru yang sudah ada baik yang ASN ataupun masih honorer. Sudarmanto mengungkapkan, upaya lainnya dengan menerima limpahan atau mutasi guru dari luar masuk ke Kulonprogo untuk mengisi kekurang guru. "Kami setahun itu mutasi dari luar daerah masuk Kulonprogo kisaran 40-50 selalu ada," ungkapnya.

Menurutnya, banyak ASN asli Kulonprogo yang mengabdi di banyak daerah luar DIY. Ketika masa pengabdiannya sudah lebih dari 10 tahun ingin kembali ke Kulonprogo lantaran ingin merawat orang tua ataupun alasan lainnya. Selama instansi asal memperbolehkan mutasi, maka BKPSDM Kulonprogo akan menerimanya sepanjang ada formasinya dan proses mutasinya memenuhi proses tahapan yang sesuai pasti akan diterima.

"Itu menjadi bagian mekanisme pengisian kekurangan guru," tegasnya. Untuk pengisian kekurangan guru melalui skema perekrutan CASN tentunya akan selalu disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah Kulonprogo. Pemenuhan guru akan menjadi prioritas dengan pergeseran digitalisasi layanan pemerintah non guru sehingga meminimalisasi kuota perekrutannya. Dengan demikian, porsi perekrutannya sedikit sehingga dapat mengisi kuota perekrutan guru.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.