BEDAH BUKU: UMKM Didorong Naik Kelas lewat Penguatan Branding
Anggota DPRD DIY, Rahayu Widi Nuryani, mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperkuat branding agar produk tidak hanya viral
Kepala BPS Herum Fajarwati (berdiri, kedua kiri) dan Kepala Diskominfo Kulonprogo Agung Kurniawan (berdiri, ketiga kiri) saat Bimtek Sipedet Cantik di Hotel Novotel Temon, Senin (16/6/2025). - ist
KULONPROGO—Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pendataan Sosial Ekonomi Berbasis Keluarga Desa Cinta Statistik (Sipedet Cantik) 2025 dilaksanakan di 10 kapanewon di Kulonprogo yang meliputi 76 kalurahan dengan sasaran 126.500 kepala keluarga. Kegiatan itu melibatkan 739 petugas pendataan lapangan (PPL) serta petugas pemeriksa lapangan (PML).
Adapun, saat ini kegiatan tersebut masih dalam tahapan bimbingan teknis (bimtek) bagi seluruh petugas yang digelar selama enam hari dan dibagi menjadi tiga gelombang.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kulonprogo, Agung Kurniawan mengatakan kegiatan Sipedet Cantik digelar dengan dukungan penuh Dana Keistimewaan. Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan kualitas data di tingkat kalurahan. “Program ini diinisiasi oleh Pemda DIY untuk membangun data yang akurat dan terpadu sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan,” ucap dia saat membuka Bimtek Sipedet Cantik di Hotel Novotel Temon, Senin (16/6/2025), seperti dikutip dari rilis.
Sementara itu, Plt. Kepala BPS DIY, Herum Fajarwati yang hadir dalam bimtek tersebut mengatakan Kulonprogo mendapat kesempatan emas menggelar pendataan seperti ini, karena tidak semua daerah bisa melakukannya.
Herum, didampingi Kepala BPS Kulonprogo, Sumarwiyanto menuturkan BPS DIY mengirim 4 orang dan BPS Kulonprogo menerjunkan 11 orang sebagai tenaga pengajar, dengan materi pengunaan aplikasi statistik berbasis Android serta metodologi survei antara lain meliputi kondisi tempat tinggal, pendidikan, penghasilan, hingga aset dan akses terhadap bantuan sosial.
Pendataan berbasis aplikasi tersebut, menurut Herum, dapat dipergunakan membangun program pembangunan daerah dengan evidence base planning, diikuti intervensi program karena Sipedet Cantik ini by name by address, foto individu dan bangunan rumah serta geo tagging.
BACA JUGA: Dana Rp5,7 Miliar Batal Cair, Pembangunan Taman Budaya Sleman Disetop
Dasar Kebijakan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Baperida), Muh Aris Nugroho mengatakan Sipedet Cantik penting sebagai dasar kebijakan pembangunan dan reformasi kalurahan. “Pemkab Kulonprogo nantinya mendapatkan hasil pendataan yang akurat, valid dan siap pakai, artinya mampu diterapkan memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan,” ucap dia.
salah satu PML yang ditemui saat pelaksanaan bimtek, Aris Prasetyo Cahyono asal Bojong, Kapanewon Panjatan mengaku senang terlibat dalam Sipedet Cantik. Dia berharap hasil pendataan bisa memberikan manfaat bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Sementara Sri Wahyuningsih, salah satu PPL dari Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Samigaluh mengaku tertarik mengikuti Sipedet Cantik karena program ini menjadi acuan Pemda dalam menentukan arah kebijakan terkait dengan kesejahteraan masyarakat. (***)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Anggota DPRD DIY, Rahayu Widi Nuryani, mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperkuat branding agar produk tidak hanya viral
DPRD Gunungkidul menyoroti sejumlah sekolah yang belum menerima MBG dan mendorong perluasan program agar lebih merata.
Pieter Huistra menyebut pemain asing PSS Sleman masih beradaptasi. PSS juga membuka peluang merekrut pemain lokal dan menyiapkan uji coba.
MA mengoreksi perhitungan kerugian negara kasus korupsi timah. Dari Rp300 triliun, kerugian keuangan negara ditetapkan Rp28,9 triliun.
Pemkab Temanggung mendukung wacana guru PPPK menjadi ASN pusat. Beban APBD daerah berpotensi berkurang sekitar Rp150,5 miliar.
DPRD Bantul mengkaji usulan perubahan Perbup BUMKalma setelah pengelola menyoroti kebutuhan operasional dan penguatan kelembagaan.