Ketua Komisi C DPRD Bantul Apresiasi Rencana Peningkatan Anggaran Infrastruktur Jalan

BANTUL - Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Dwi Kristiantoro, ST mengapresiasi rencana peningkatan anggaran infrastruktur jalan dan jembatan. Hal itu penting untuk mendongkrak ekonomi dan pariwisata di Bantul.

“Anggaran infrastruktur jelas naik, cuma pasnya naik berapa kita juga belum terkonfirmasi, finalnya nanti setelah pembahasan jadi naik berapa. Yang jelas ada kenaikan anggaran untuk infrastruktur jalan dan jembatan,” kata Dwi, Minggu (29/6/2025).

Menurutnya anggaran infrastruktur jalan dan jembatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) bantul tahun ini hanya Rp64 miliar karena ada efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat.

Rencananya untuk tahun 2026 mendatang ada kenaikan anggaran infrastruktur jalan dan jembatan di angka Rp120 miliar atau dua kali lipat lebih dari anggaran infrastruktur tahun ini. Namun demikian Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini belum mengetahui pasti kenaikan anggaran infrastruktur itu diambilkan dari mana nantinya.

Ia menyebut ada beberapa kemungkinan untuk menaikkan anggaran infrastruktur ini, di antaranya tambahan dana transfer dari Pemerintah Pusat, baik Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Bisa juga diambilkan dari sektor lain dengan mengurangi pos anggaran dari organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

BACA JUGA: Bantul Targetkan Bangun 120 Kilometer Jalan Desa Setiap Tahun

Dwi tidak mempersoalkan sumber anggaran peningkatan infrastruktur. “Yang pasti kami Komisi C menyambut baik ketika ada tambahan anggaran khususnya untuk infrastruktur jalan dan jembatan,” ungkapnya.

Ia melihat masih banyak jalan di Bantul yang membutuhkan perbaikan. Jalan, kata dia, merupakan salah satu sarana transportasi yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat, baik jalan menuju objek wisata, jalan utama, jalan kampung, jalan desa, hingga jalan tani. “Dengan pembangunan infrastruktur jalan yang memadai maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Selain infrastruktur jalan dan jembatan, Dwi juga mendorong Pemkab dan Pemerintah Pusat untuk memberi perhatian besar dalam perbaikan saluran irigasi teknis yang dibutuhkan oleh para petani di Bumi Projotamansari.

Perbaikan jaringan irigasi penting dilakukan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian khususnya beras di Bantul. Perbaikan jaringan irigasi harus melingkupi peningkatan fungsi saluran utama dan sekunder, pembuatan sistem pengendalian kelebihan air, perbaikan pintu air dan struktur bangunan irigasi lainnya, dan peningkatan daya tahan saluran terhadap banjir dan sedimentasi.

Proyek perbaikan jaringan irigasi teknis, juga merupakan bagian dari mendukung program Presiden Prabowo Subianto dalam Swasembada dan Ketahanan Pangan

Sampah dan Irigasi

Lebih lanjut Dwi Kristiantoro juga menyoroti soal penanganan sampah yang belum maksimal. Ia memahami Pemkab Bantul sudah berupaya dengan membuat sejumlah Tempat Pemrosesan Sampah terpadu (TPST) seperti di Dingkikan Sedayu, ITF  Modalan Banguntapan, ITF Niten, dan ITF Bawuran. Khusus untuk Bawuran TPST dikelola oleh Perumdam Aneka Dharma.

Dalam kunjungannya beberaka kesempatan ke TPST, Dwi melihat memang penanganan sampah masih belum ideal. “Maka kami mendorong dan mengapresiasi penanganan sampah yang dilakukan swasta,” katanya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli lagi terhadap persoalan lingkungan khususnya dalam penanganan sampah. Persoalan sampah diakuinya akan selalu ada sampah kapanpun, maka yang harus dilakukan adalah kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Ia mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sampai pemerintah kalurahan untuk terus mengkampanyekan pengolahan sampah secara mandiri yang dilakukan di tiap kalurahan atau padukuhan, sehingga sampah yang dibuang ke TPA hanya tingga residu. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.