Ratusan SD dan Belasan SMP di Kulonprogo Kekurangan Siswa, Dikpora Kaji Penggabungan 26 Sekolah

Harianjogja.com, KULONPROGO—Sejumlah sekolah SD dan SMP di Kulonprogo belum mampu memenuhi jumlah daya tampung yang sudah ditentukan. Hal tersebut terjadi karena seleksi penerimaan murid baru (SPMB) untuk SD dan SMP selesai digelar.

BACA JUGA: Tak Ada Regrouping di Sleman

Dari data Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kulonprogo yang diterima Harian Jogja, ada ratusan SD yang masih berjuang mendapatkan siswa. Jumlah tersebut terdiri dari swasta dan negeri. Bahkan ada 51 SD yang hanya memiliki siswa tidak lebih dari lima orang perhari ini. Parahnya, SD Negeri Lendah 2 tidak mendapatkan siswa sama sekali dari perekrutan SPMB 2025. Adapun jumlah SD di Kulonprogo jumlahnya mencapai 335 unit baik swasta dan negeri.

Sekretaris Dikpora Kulonprogo, Nur Hardiyanto tidak membantah kondisi tersebut. Menurutnya, penyebabnya karena tren kependudukan pada anak usia sekolah mengalami penurunan jumlah yang sangat signifikan. Opsi kebijakan regrouping sekolah sedang dipertimbangkan untuk mengatasi kondisi kekurangan siswa.

"Kami sudah melakukan kajian merencanakan regrouping. Kami memetakan 26 SD menjadi 12 sekolah untuk regrouping supaya efisien," katanya, Jumat (11/7/2025).

Namun, upaya itu Dikpora Kulonprogo mengalami dilema ketika melakukan regrouping. Lantaran sekolah tetap harus hadir di permukiman seperti pelosok Kulonprogo tetapi opsi regrouping harus dilakukan ketika siswanya terus minim. Ketika sekolah di satu daerah tutup artinya pemerintah tidak hadir di lokasi terdekat dengan masyarakat.

Menurut Nur Hadi, regrouping harus melalui kajian tidak asal menggabung terutama memang yang dua sekolah yang lokasinya berdekatan. "Ketika dimungkinkan digabung akan digabung," sambungnya.

Regrouping harus berstrategi karena bersinggungan dengan banyak hal terutama dengan alokasi BOS. Ketika satu sekolah harus regrouping nantinya anak-anak di sekolah yang ditutup tidak teralokasikan dengan dana BOS. Regrouping harus dilakukan di waktu yang tepat agar dana bos bagi siswanya tetap teralokasi.

"Kami harus sesuaikan antara salur bos dengan regrouping. Guru yang diregrouping nanti di tempatkan di sekolah baru dan murid diberi keleluasaan bisa ikut sekolah regrup atau sekolah terdekatnya selama kuotanya masih tersedia," tuturnya.

Sementara ini regrouping masih dalam kajian di tingkat SD saja. Sedangkan tingkat SMP belum memungkinkan dilakukan hal yang sama lantaran jaraknya masih jauh-jauh antar sekolahnya.

"Pertimbangan utama dilakukannya regrouping sekolah ada dua, yakni jumlah murid dan jarak sekolah," jelasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.