Pakar: Kelembagaan Petani Perlu Diperkuat untuk Wujudkan Kesejahteraan

Sunartono
Sunartono Minggu, 03 Agustus 2025 21:07 WIB
Pakar: Kelembagaan Petani Perlu Diperkuat untuk Wujudkan Kesejahteraan

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya UMY Profesor Dyah Mutiarin. /Istimewa-UMY.

Harianjogja.com, JOGJA—Sejumlah pakar dan praktisi mendorong adanya penguatan kelembagaan petani untuk mewujudkan kesejahteraan mereka. Selain itu mendorong pihak terkait agar ada kebijakan yang terjangkau bagi petani untuk mengakses BPJS.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) 2025 bertajuk Penguatan Pondasi Kelembagaan Petani Menuju Transformasi Pertanian yang Inklusif dan Berkelanjutan di Student Dormitory UMY pada Sabtu (2/8/2025).

Ketua Umum PERHEPI, Profesor Nunung Nuryartono menjelaskan tema rakernas yang diangkat tersebut sejalan dengan kebutuhan petani di era saat ini. Bahwa kelembagaan di level petani sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan mereka. Ia mengapresiasi para peserta yang hadir dan bersedia mencurahkan pemikirannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

BACA JUGA: Penyerapan Gabah Milik Petani Gunungkidul Telah Melampaui Target

"Tema Rakernas ini memang sangat relevan dengan fenomena agrikultur yang saat ini sedang berjalan. Pembahasan tentang kelembagaan petani ini penting untuk mewujudkan kesejahteraan petani. Dan konsep kesejahteraan petani harus selalu ada di pikiran kita,” katanya, Sabtu.

Tidak kalah pentingnya, Guru Besar IPB ini juga menilai kebutuhan petani akan akses jaminan kesehatan. Menurut akses BPJS harus terjangkau atau menjangkau kalangan petani sehingga mereka mendapatkan haknya dengan baik.

"Karena hakekatnya seluruh rakyat berhak mendapatkan jaminan sosial, termasuk petani. Sinergi antar-kelembagaan ini sangat diperlukan untuk melindungi dan menyejahterakan mereka,” ucapnya.

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya UMY Profesor Dyah Mutiarin juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memajukan sektor pertanian. Pemerintah dan seluruh stakeholder harus memperhatikan dunia pertanian, mulai dari ekosistem yang saat ini sedang berkembang, kebijakan pro petani, kebutuhan kelembagaan hingga teknologi pertanian. Keempat sistem ini harus terintegrasi agar pertanian di Indonesia dapat lebih maju.

BACA JUGA: Program JKN BPJS Kesehatan Jadi Proteksi Kesehatan Keluarga Petani

Ia sepakat bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan petani harus dilakukan melalui banyak sinergi. “Apakah petani di tahun ini lebih mudah untuk menyekolahkan anak-anaknya? Jika iya, berarti petani hari ini terbilang lebih sejahtera dibanding kemarin,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Sunartono
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online