Tahapan Krusial Pilur Dimulai Juli, DPMKP2KB Desak Panitia Bergerak
DPMKP2KB Gunungkidul meminta panitia pilur di 31 kalurahan segera menyelesaikan tata tertib dan anggaran menjelang tahapan krusial Juli 2026.
Rumah tak layak huni / Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul menargetkan perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) sebanyak 246 unit. Total anggaran yang disediakan sebesar Rp4,9 miliar.
Hingga awal September ini, belum semua terbangun. Pasalnya, dari jumlah yang direncanakan baru terselesaikan sebanyak 200 unit RTLH.
Kepala Bidang Perumahan, DPUPRKP Gunungkidul, Nur Giyanto mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah (PR) untuk menyelesaikan masalah RTLH di Bumi Handayani. Berdasarkan data yang ada, masih terdapat sekitar 16.000 rumah tidak layak untuk ditempati.
BACA JUGA: Pasutri di Kuta Bali Terseret Banjir Bersama Mobilnya, Satu Meninggal Dunia
“Di sisi lain, anggaran yang dimiliki masih terbatas. Jadi, program perbaikan RTLH dilakukan bertahap,” kata Nur Giyanto kepada wartawan, Rabu (10/9/2025).
Dia mencontohkan, tahun ini hanya mengalokasikan anggaran Rp4,9 miliar untuk perbaikan RTLH. Dana tersebut dipergunakan perbaikan sebanyak 246 rumah milik warga kurang mampu di Bumi Handayani. “Masih proses karena belum semua selesai terbangun,” katanya.
Menurut Nur Giyanto, RTLH yang sudah selesai dibangun tahun ini sebanyak 200 unit. Adapun sisanya sebanyak 46 unit masih dalam proses pembangunan.
“Kalau dari prosentase baru terselesaikan 74,8%. Terus dilakukan monitoring dan pengawasan agar pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dan bisa selesai tepat waktu,” ungkapnya.
Kepala DPUPRKP Gunungkidul, Rakhmadian Wijayanto menambahkan, bantuan perbaikan RTLH yang diberikan sebatas stimulant. Oleh karena itu, penerima bantuan wajib mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan secara penuh.
“Bantuan diberikan sebesar Rp20 juta. Untuk prioritas perbaikan ada dinding, lantai hingga atap,” katanya.
Pihaknya terus melakukan monitoring untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan program. “Sebelum diberikan bantuan juga ada proses verifikasi guna memastikan bisa tepat sasaran untuk perbaikan RTLH,” katanya.
BACA JUGA: Tujuh Nama Pekerja yang Terjebak Saat Tambang Freeport Longsor
Mantan Kepala Dinas Perhubungan ini menambahkan, pagu anggaran perbaikan RTLH yang dimiliki terbatas sehingga berdampak terhadap pelaksanaan program. Ia tidak menampik dari data sebanyak 21.758 RTLH yang berhasil diperbaiki baru sekitar 4.800 unit.
“Sisanya belum tersentuh bantuan perbaikan karena penanganan masih di bawah 50% dari yang terdata. Tapi, kami tetap berupaya melakukan perbaikan dengan mengalokasikan anggaran di setiap tahunnya,” kata Rakhmadian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPMKP2KB Gunungkidul meminta panitia pilur di 31 kalurahan segera menyelesaikan tata tertib dan anggaran menjelang tahapan krusial Juli 2026.
Okupansi hotel di DIY saat libur sekolah mencapai 80%. PHRI mencatat kenaikan tamu, meski biaya operasional hotel meningkat hingga 20%.
IHSG dibuka naik 0,63% ke level 5.731. Penguatan ditopang BBCA, BBRI, dan AMMN meski sentimen ekonomi domestik masih membayangi pasar.
Gugatan perdata kasus dugaan penipuan jual beli perusahaan di Bantul memasuki mediasi, tetapi tergugat menolak menempuh jalur damai.
Daftar rute Trans Jogja 2026 terbaru lengkap dengan tarif, jalur, dan informasi layanan transportasi publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.
PIHPS mencatat harga cabai rawit merah mencapai Rp63.900 per kg. Simak daftar terbaru harga beras, telur, bawang, daging, dan minyak goreng.