Disperindag DIY Siapkan Eksportir dan Instansi Terkait Hadapi EUDR

Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY terus memperkuat kesiapan eksportir dan instansi pendukung terkait untuk menghadapi kebijakan European Deforestation Regulation (EUDR).

Kepala Disperindag DIY, Yuna Pancawati, menjelaskan dalam upaya menghadapi kebijakan EUDR, Pemda DIY sudah mulai menyiapkan diri dengan mengkoordinasikan beberapa lembaga terkait seperti Lembaga Verifikasi, Dinas Kehutanan maupun Kementerian Kehutanan.

BACA JUGA: IEU-CEPA Resmi Diteken, Ekspor DIY ke Eropa Bisa Naik Hingga 20 Persen

“Serta dengan pelaku usaha ekspor yang menggunakan produk kayu untuk mempelajari aplikasi yang sudah disediakan pemerintah. Kami juga menyiapkan tata cara persyaratan dokumennya. Walaupun sampai saat ini belum ada detail juknis dari EUDR tersebut,” ujarnya, Sabtu (27/9/2025).

Meski demikian menurutnya kebijakan ini pada penerapan awalnya tetap akan berdampak pada bberapa produk ekspor. “Tentunya untuk implementasi awal bisa berdampak pada penurunan order karena ketidaksiapan pelaku usaha terutama dari hulu,” ungkapnya.

Peraturan baru dari Uni Eropa ini mengharuskan eksportir membuktikan produk mereka bebas dari deforestasi atau degradasi hutan. “Hal ini jadi tantangan baru, terutama bagi para eksportir yang berbahan dasar kayu,” katanya.

Adapun kebijakan EUDR ini sedianya akan mulai diterapkan mulai 30 Desember 2025. Namun dari informasi yang ia terima, penerapannya mundur. “Yang tadinya rencana akan diimplementasikan akhir 2025 akan dipending lagi, karena sistem IT masih belum siap,” paparnya.

Selain EUDR, ekspor DIY juga menghadapi tantangan kebijakan tarif impor Amerika Serikat sebesar 19%, yang mulai terasa di pertengahan tahun ini. “Beberapa importir Amerika mulai mengurangi pesanan karena sudah ditetapkannya kenaikan tarif,” kata dia.

Anggota Komisi A DPRD DIY, Stevanus Christian Handoko, mengatakan disamping penyesuaian administrasi, tantangan ekspor ini perlu disikapi dengan transformasi digital. “Kalau kita punya big data, informasi yang lebih akurat tentang pangsa pasar di luar, kita tidak perlu pusing,” jelasnya.

Dengan data pasar yang jelas menurutnya eksportir bisa membuat penyesuaian baik dari sisi produk maupun pasar. “Kita bisa beralih ke wilayah lain dengan produk yang seesuai. Itu yang harapan kami pemerintah hadir mengelola potensi yang kita miliki untuk di-matchkan ke market yang ada. Kita dorong dengna pemanfaatan teknologi,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.