Amien Rais Sampaikan Pernyataan Terkait 1 Tahun Pemerintahan Prabowo

Harianjogja.com JOGJA—Partai Ummat menyampaikan pernyataan sikap terkait satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Pernyataan itu disampaikan di sela-sela Kick Off Rakernas yang dibacakan oleh Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais dengan didampingi Ketua Umum DPP Partai Ummat Ridho Rahmadi dan jajarannya, Sabtu (18/10/2025).

Politikus senior itu mengawali pernyataan dengan menyampaikan Selamat Ulang Tahun ke-74 kepada Presiden Prabowo sekaligus mendoakan agar tetap sehat. Selanjutnya mulai masuk ke materi saran terhadap pemerintahan saat ini agar memangkas kekuatan politik yang diklaimnya tidak ingin melihat bangsa Indonesia melakukan langkah positif dan produktif.

"Setelah satu tahun memimpin sudah saatnya Presiden mulai memangkas kekuatan politik ini," ucap Amien Rais.

Amien juga menyarankan agar kepolisian dikembalikan ke tugas dan posisi konstitusional sebagaimana UUD Pasal 30 ayat 4 sebagai alat negara bertugas menjaga keamanan, ketertiban masyarakat. "Bukan menjadi kekuatan politik tertentu atau kekuatan oligarki," ujarnya.

Selanjutnya Amien lebih banyak menyinggung terkait pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya dalam mengurus kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan rakyat, bukan hanya hasil ekonomisnya tetapi juga keberlanjutan ekologis tak terpisahkan dari kelestarian lingkungan hidup.

"Dalam kenyataannya, seluruh batu bara, pertambangan nikel, bauksit, timah dan hasil tambang lainnya belum dikelola dengan optimal," ujarnya.

Ia menambahkan nilai ekonomi bersih SDA Indonesia diperkirakan mencapai Rp1.800 triliun per tahun, namun realisasi penerimaan negara masih rendah yakni sekitar Rp300-400 triliun per tahun. Kondisi ini terjadi karena kesenjangan besar akibat tata kelola yang belum optimal, terutama pada cadangan SDA Non-Renewable.

"Faktanya, tidak semua hasil SDA masuk ke APBN. SDA telah gagal membantu negara makmur karena terjadi degradasi lingkungan dan tata kelola yang buruk bisa menghambat potensi tersebut," katanya.

Menurutnya jika SDA dikelola oleh negara sepenuhnya, potensi APBN bisa naik tiga kali lipat. Dalam skenario ideal, jika seluruh laba bersih SDA masuk ke APBN, maka negara bisa memperoleh Rp1.800 triliun per tahun, sekitar 65% dari total APBN 2025, dibandingkan realisasi saat ini yang hanya lebih kurang 20%.

Ia menyarankan agar ada transparansi dan efisiensi pengelolaan SDA dan menghindari kepentingan asing. Selain itu mendorong diversifikasi ekonomi dan hilirisasi agar tidak tergantung pada ekspor bahan mentah dan mengedepankan kebijakan eksploitasi berkelanjutan.

"Mudah-mudahan Presiden Prabowo berkenan untuk memperhatikan hal yang kami sampaikan. Demikian pernyataan Partai Ummat terkait evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.