Penanganan Kemiskinan di Kota Jogja Harus Sentuh Akar Masalah

Harianjogja.com, JOGJA—Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, menegaskan strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Jogja tidak bisa dilakukan secara sepihak. Pemerintah harus menyentuh dua sisi sekaligus, baik akar penyebab (kausatif) maupun gejala (simptomatis) kemiskinan agar hasilnya lebih komprehensif.

“Penanganan kemiskinan itu jangan hanya simptomatis atau kausatif saja, tapi dua-duanya. Karena kalau hanya memperbaiki gejalanya tanpa menyentuh sebabnya, hasilnya tidak akan bertahan lama,” ujar Hasto usai Musrenbang Tematik Kemiskinan 2025 di Balai Kota Jogja, Rabu (22/10/2025).

Hasto menjelaskan, pendekatan simptomatis seperti memperbaiki rumah tidak layak huni atau memberikan bantuan pangan memang penting untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat miskin. Namun, langkah itu perlu dibarengi dengan pendekatan kausatif yang menyasar akar masalah seperti rendahnya pendidikan, kesehatan, dan pengangguran.

“Kalau orang miskin karena sakit, tidak punya pekerjaan, atau pendidikannya rendah, maka kita harus bantu lewat beasiswa, pelatihan kerja, dan akses kesehatan. Itu kausatif. Tapi di sisi lain, yang lapar hari ini tetap harus diberi makan lewat program seperti foodbank,” jelasnya.

Ia menyoroti pula metode pengukuran kemiskinan yang dinilai terlalu sempit karena hanya menilai aspek konsumsi, terutama pola makan. Menurutnya, banyak warga Jogja yang memilih makan sederhana bukan karena tidak mampu, melainkan karena gaya hidup.

“Sering kali DIY disebut provinsi termiskin di Jawa karena indikatornya hanya soal makan. Ditanya makan daging tidak, makan ayam tidak, ya banyak yang jawab tidak karena memang tidak mau. Tapi akhirnya dicap miskin,” kata Hasto.

Pihaknya meminta agar indikator penilaian kemiskinan tidak hanya berfokus pada konsumsi, melainkan juga mempertimbangkan konteks sosial dan program pemerintah seperti penyediaan makanan di sekolah.

“Kalau anak-anak di sekolah sudah dapat makan bergizi, tapi di rumah tetap ditanya makan daging atau tidak, hasil surveinya tetap saja dianggap miskin. Padahal kondisinya tidak sesederhana itu,” imbuhnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025, angka kemiskinan Kota Jogja berada di angka 6,26 persen. Menurut Hasto, Pemkot akan terus fokus menurunkan angka tersebut, terutama di wilayah kantong kemiskinan yang tersebar di sepanjang Sungai Code, Gajah Wong, dan Winongo.

“Daerah-daerah bantaran sungai itu menjadi fokus utama. Kalau kantong-kantong itu bisa tertangani, angka kemiskinan akan turun lebih cepat,” ujarnya.

Menurut Hasto, berbagai program pemberdayaan seperti pelatihan, pembentukan koperasi, dan penyediaan lapangan kerja juga akan digencarkan sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan di Jogja.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Jogja, Agus Tri Haryono, menyampaikan bahwa program pengentasan kemiskinan di kota ini diarahkan untuk memastikan seluruh warga memiliki akses terhadap pangan bergizi dan hunian layak. Salah satu fokusnya melalui program pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH) yang terus dijalankan setiap pekan.

“Semua masyarakat harus bisa makan sehat dan tinggal di rumah yang layak. Program bedah rumah setiap minggu masih berjalan, dan saat ini masih ada sekitar seribu lebih RTLH yang jadi fokus untuk dikurangi,” ujar Agus.

Menurut Agus, perbaikan hunian menjadi bagian penting dalam strategi menekan angka kemiskinan, karena kondisi tempat tinggal yang layak dapat berdampak langsung terhadap kesehatan dan produktivitas masyarakat.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.