Pemkab Kulonprogo Rotasi Pejabat, Susilaningsih Jadi Direktur RSUD Wates
Pemkab Kulonprogo merotasi sejumlah pejabat dan mengisi jabatan kosong dengan mengoptimalkan manajemen talent pool ASN.
Tenaga Kerja. - Freepik
Harianjogja.com, KULONPROGO—Pembahasan mengenai Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Kulonprogo 2026 hingga kini belum dimulai. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kulonprogo mengonfirmasi bahwa proses pembahasan, baik internal maupun eksternal dengan pihak terkait, sama sekali belum berjalan.
Kepala Disnaker Kulonprogo, Bambang Sutrisna, menjelaskan bahwa pembahasan UMR biasanya baru dimulai pada pertengahan hingga akhir November. "Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, dapat dipastikan UMR Kulonprogo 2026 akan naik karena adanya faktor inflasi," ujarnya, Selasa (28/10/2025).
Pria yang akrab disapa Bamsut itu menambahkan, "Namun, besaran kenaikannya belum dapat dipastikan saat ini." Ia mengacu pada kenaikan UMR dari 2024 ke 2025 yang sebesar Rp143 ribu, namun menegaskan bahwa segala prediksi saat ini masih bersifat spekulatif.
"Yang pasti, semua proses akan dilakukan untuk kebaikan dan kesejahteraan kaum buruh di Kulonprogo. Saat ini, UMR Kulonprogo berada di angka Rp2,3 juta sekian," jelas Bamsut. Sementara itu, Disnaker Kulonprogo masih menunggu mekanisme pembahasan UMR dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kulonprogo, Riemas Ginong Pratidina, menyoroti bahwa UMR umumnya berlaku untuk hotel dan restoran berskala besar, yang jumlahnya di Bumi Binangun dapat dihitung dengan jari.
Menurutnya, sektor swasta akan merespons positif hasil pembahasan UMR asalkan kenaikannya wajar. "Karena menyesuaikan inflasi tahunan dari sisi tenaga kerja, dan kenaikannya juga dalam batas wajar dari sisi pengusaha," tuturnya.
Ginong menjelaskan bahwa kenaikan dalam batas wajar yang dimaksud telah diatur konstitusi, yaitu di bawah 10 persen dengan rata-rata lima hingga tujuh persen. Ia mengaku HIPMI Kulonprogo hingga saat ini belum diajak berembuk oleh Disnaker setempat mengenai UMR 2026.
"Kami terbuka terhadap pembahasan UMR 2026, tetapi tidak berharap banyak. Jika tidak diajak pun tidak masalah," ungkapnya. Hal ini disebabkan mayoritas anggota HIPMI Kulonprogo adalah pengusaha muda yang masih merintis usaha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Kulonprogo merotasi sejumlah pejabat dan mengisi jabatan kosong dengan mengoptimalkan manajemen talent pool ASN.
Menag Nasaruddin Umar mengajak ASN Kemenag, guru, tokoh agama, dan santri menjadi agen Perlinsos untuk membantu pendataan penerima bansos.
Operasi kebakaran Transhome ditutup, tetapi basement masih bersuhu 200 derajat Celsius dan satu armada damkar tetap disiagakan.
Kebijakan fiskal 2027 tetap pro-growth dengan target pertumbuhan 6% dan defisit 2,4% PDB, namun pemerintah menjaga kehati-hatian fiskal.
Hari Kretek Nasional 2026 diwarnai konsolidasi 15 komunitas yang menghasilkan enam tuntutan terkait regulasi industri kretek.
Kemkomdigi membuka kanal pengaduan kuota internet melalui 159 dan meminta operator memenuhi perlindungan sisa kuota sesuai putusan MK.