SPPG Menumpuk di Kota, Pemkab Kulonprogo Soroti Program MBG

Harianjogja.com, KULONPROGO— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo menyoroti minimnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), mulai dari penentuan lokasi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) hingga operasionalnya. Di sisi lain, Pemkab justru ikut dimintai pertanggungjawaban ketika terjadi persoalan di lapangan, termasuk kasus keracunan makanan.

Program MBG telah berlangsung lebih dari satu tahun di Kabupaten Kulonprogo. Namun, selama pelaksanaannya, Pemkab mengaku jarang dilibatkan dalam berbagai tahapan penyelenggaraan program tersebut.

Sekretaris Daerah Kulonprogo, Triyono, mengungkapkan keterlibatan Pemkab dalam penentuan lokasi SPPG masih sangat terbatas. Menurutnya, beban penanganan persoalan di lapangan justru kerap bertumpu pada pemerintah daerah ketika terjadi kasus yang menjadi perhatian publik.

"Terbaru terjadi lagi kasus keracunan makanan (SMPN 3 Wates) dari SPPG yang baru dibuka. Pemkab sama sekali tidak terlibat dan dilibatkan dalam pembukaannya, tetapi kalau ada masalah di lapangan, kami yang dikejar-kejar," tegas Triyono kepada wartawan, Senin (27/7/2026).

Triyono juga mengeluhkan koordinasi selama pelaksanaan program MBG yang dinilai belum optimal. Menurutnya, komunikasi antara SPPG dengan Pemkab justru baru berlangsung intensif ketika terjadi kejadian menonjol seperti kasus di SMPN 3 Wates.

Selain persoalan koordinasi, Pemkab Kulonprogo menyoroti belum meratanya sebaran SPPG. Keberadaan dapur gizi dinilai masih lebih banyak terkonsentrasi di kawasan perkotaan dibandingkan wilayah perbukitan yang dihuni warga berpenghasilan rendah dan masuk kelompok desil 1.

"Awalnya SPPG justru menjamur di perkotaan seperti Wates yang ada sembilan titik, sementara di pelosok seperti Girimulyo dan Kokap baru ada satu dan dua SPPG. Padahal wilayah perbukitan itulah yang mestinya jadi prioritas utama sasaran MBG untuk menekan stunting," lanjut Triyono.

Pemkab Kulonprogo pada prinsipnya mendukung penuh program MBG, terutama apabila mampu menggerakkan perekonomian lokal melalui penyerapan produk UMKM, Gapoktan, dan BUMKal. Program tersebut juga dinilai berpotensi memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat apabila pelaksanaannya dilakukan secara tepat sasaran.

Namun, Triyono menyebut efisiensi dan perubahan alokasi anggaran dari pemerintah pusat turut memberikan tekanan terhadap keuangan daerah. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kemampuan belanja pegawai dan dana desa.

Sementara itu, berdasarkan data yang diterima Harianjogja.com dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kulonprogo, Ridwan Usman, terdapat sekitar 50 SPPG yang persebarannya masih belum merata di Kabupaten Kulonprogo.

Jumlah SPPG di sejumlah kapanewon menunjukkan adanya ketimpangan sebaran. Di Kapanewon Samigaluh hanya terdapat tiga unit SPPG, sedangkan di Kapanewon Pengasih mencapai delapan unit. Adapun di Kapanewon Kalibawang terdapat tiga unit SPPG.

"Di Wates ada delapan unit SPPG," jelasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.