Lewat Sketsa, 101 Travel Sketch Bidik Tren Quality Tourism
THE 1O1 Yogyakarta Tugu bersama Leeven & Co mengajak para pencinta sketsa untuk menikmati Yogyakarta dengan pengalaman yang berbeda.
Sekretaris Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Jogja, Kisbiyantoro memberikan sambutan dalam Forum Group Discussion (FGD) terkait dengan Optimalisasi Sumber Daya Industri Batik di Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB), Senin (24/11/2025). Harian Jogja/Stefani Yulindriani
JOGJA—Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Jogja menggelar Forum Group Discussion (FGD) terkait dengan Optimalisasi Sumber Daya Industri Batik di Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) pada Senin (24/11/2025). FGD tersebut digelar untuk memperkuat keberlanjutan industri batik di Kota Jogja.
Sekretaris Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Jogja, Kisbiyantoro menuturkan menjaga kelestarian batik sebagai warisan budaya perlu dilakukan. Dia menuturkan batik tidak hanya sekadar produk kerajinan, tetapi juga mengandung nilai estetika, budaya, dan kearifan lokal yang harus terus dijaga.
“Batik merupakan warisan luhur yang perlu dilestarikan. Namun memperkenalkan budaya tidak semudah membalik telapak tangan, dibutuhkan usaha, komitmen, dan kesinambungan,” katanya.
Dia juga menyoroti tantangan regenerasi pembatik tulis yang jumlahnya semakin sedikit, serta perlunya adaptasi industri batik terhadap perkembangan era digital, termasuk pemanfaatan teknologi untuk desain, pemasaran, hingga edukasi generasi muda.
Dia berharap FGD ini dapat melahirkan ide-ide kolaboratif antara pengrajin, akademisi, pemerintah, dan pelaku industri untuk memajukan batik sekaligus mengantisipasi persoalan limbah yang dihasilkan oleh proses produksi.
“Pengolahan limbah harus diperhatikan agar industri batik tetap berkelanjutan. Mulai dari produksi, pemasaran, sampai penanganan limbah harus menjadi satu kesatuan,” katanya.
Dosen FEB UGM John Suprihanto menyoroti keberadaan Batik Segoro Amarto, motif khas Kota Jogja yang diproduksi oleh Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP). Menurutnya, keberadaan batik ini memiliki nilai ekonomi yang kuat karena mampu menciptakan lapangan kerja.
“Produksi batik Segoro Amarto berperan langsung maupun tidak langsung mengatasi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” katanya.
Meski begitu, dia mengingatkan keberlangsungan batik tulis menghadapi tantangan regenerasi. Banyak pembatik tulis yang sudah berusia lanjut, sementara minat generasi muda masih terbatas.
“Batik tulis merupakan warisan budaya tak benda. Pelestariannya sangat bergantung pada sumber daya manusia yang membuatnya,” katanya.
Sementara Fungsional Pembina Industri Ahli Muda BBKB, Isnaini menuturan peningkatan produksi batik juga berpotensi meningkatkan produksi limbah cair. Dia mengingatkan pentingnya penerapan sistem pengelolaan limbah sesuai standar untuk menghindari pencemaran lingkungan.
Sementara itu, Founder Jogja Art of Fashion Foundation, Dwi Suwityantini menilai batik Segoro Amarto memiliki potensi besar untuk menggerakkan industri kreatif, khususnya fashion. Namun menurutnya, peningkatan kapasitas SDM tetap menjadi kunci.
“Pelatihan dan workshop terkait desain serta bisnis fashion perlu dilakukan agar industri batik semakin berkembang pesat,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
THE 1O1 Yogyakarta Tugu bersama Leeven & Co mengajak para pencinta sketsa untuk menikmati Yogyakarta dengan pengalaman yang berbeda.
PSEL DIY ditargetkan mengolah 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik 18-20 MW untuk sekitar 15.000 rumah.
KY memastikan seleksi hakim agung dan hakim ad hoc MA 2026 transparan. Publik bisa memantau proses dan memberi informasi rekam jejak calon.
Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 12 Agustus 2026 tersedia 15 perjalanan. Kereta pertama berangkat 05.05 WIB, tarif tetap Rp8.000.
PSEL Piyungan ditargetkan groundbreaking Desember 2026. Proyek senilai Rp2,5 triliun-Rp3 triliun ini mulai dibangun Januari 2027.
Polisi menyiagakan puluhan personel setelah massa membakar sejumlah kantor pemerintah di Ilaga, Puncak, Papua Tengah.