Efisiensi Besar-besaran Warnai KUA-PPAS Bantul 2025

Harianjogja.com, BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan langkah efisiensi besar-besaran untuk menekan defisit anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025.

Sejumlah kegiatan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipangkas setelah melalui proses verifikasi dan penilaian dampak terhadap masyarakat.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul, Istirul Widiastuti, menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran yang dilakukan Pemkab Bantul sudah mengikuti ketentuan pemerintah pusat.

Namun, kondisi fiskal membuat Pemda harus mengambil langkah strategis agar program prioritas tetap berjalan.

“Defisit itu memang sudah tertera dalam KUA-PPAS. Karena itu penurunan anggaran sudah diatur oleh Permendagri. Kita harus menurunkannya sesuai ketentuan,” ujarnya Kamis (4/12).

Menurut Istirul, seluruh OPD diminta melakukan efisiensi dan inovasi dalam pelaksanaan program. Bahkan Bupati Bantul turut menekankan agar setiap rupiah anggaran dikelola secara maksimal.

“Sekarang kita dituntut berinovasi dan membuat strategi supaya capaian program tetap optimal meski dengan dana yang minimalis. Pak Bupati juga sudah mengingatkan, kalau dananya hanya ini, ya program harus tetap jalan,” jelasnya.

Rasionalisasi anggaran dilakukan merata di seluruh OPD, terutama pada pos-pos belanja yang dinilai dapat dikurangi tanpa mengganggu layanan publik.

“Perjalanan dinas dan konsumsi menjadi yang paling banyak dirasionalisasi. Hampir semua jenis belanja kita sesuaikan,” katanya.

Sebelum menentukan kegiatan mana yang harus dipangkas, Pemkab melakukan desk evaluasi bersama seluruh OPD. Dari proses tersebut, sejumlah program yang dinilai tidak memberikan dampak signifikan kepada masyarakat diputuskan untuk dibatalkan.

“Kami lakukan desk terlebih dahulu. Kegiatan yang kira-kira tidak punya dampak signifikan pada masyarakat, kita minta dibatalkan dulu. Hasil evaluasi itu kemudian kami sampaikan ke Pak Bupati, dan disepakati,” ujar Istirul.

Rancangan rasionalisasi yang telah disetujui kemudian dibahas dalam rapat anggaran bersama Badan Anggaran DPRD Bantul. Dari pembahasan tersebut, kata Istirul, terjadi kesepakatan final terkait penyesuaian APBD 2025.

“Pembahasan dengan Banggar sudah dilakukan dan sudah ada persetujuan,” tambahnya.

Istirul menegaskan bahwa meskipun terjadi penyesuaian anggaran, Pemkab tetap memastikan program prioritas, terutama yang berdampak langsung pada masyarakat, tidak terganggu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.