DPRD DIY Berharap Pemangkasan APBD 2026 Bisa Dibatalkan, Ini Alasannya

Harianjogja.com, JOGJA - DPRD DIY masih berharap pemerintah pusat membatalkan pemangkasan anggaran APBD DIY 2026 yang diprediksi akan berdampak luas pada pembangunan dan stimulus ekonomi di wilayah ini.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menyebut pembahasan RAPBD 2026 telah rampung bersama Gubernur, dan saat ini masih dalam tahap evaluasi di Kementerian Dalam Negeri. Ia menegaskan pihaknya masih menaruh harapan Presiden Prabowo Subianto meninjau kembali pemangkasan anggaran sebesar Rp 753 miliar tersebut.

“Kita minta kepada Presiden untuk membatalkan (pemangkasan), masih ada waktu. Sekarang kan lagi evaluasi Kemendagri,” ujar Eko Suwanto, Jumat (5/12/2025).

“Kita harap Menteri Keuangan bisa mengerti situasi yang ada di daerah. Kemudian anggaran yang Rp 753 miliar ini bisa dikembalikan untuk pembangunan di DIY,” tandasnya.

Eko menuturkan pemangkasan ini akan memengaruhi sejumlah indikator pembangunan, termasuk penyerapan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi rakyat, hingga upaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. 

“Awalnya anggaran itu cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, tapi dengan pemangkasan, dampaknya jelas terasa,” katanya.

Sebagai langkah antisipasi, DPRD mendorong Pemda DIY untuk mengoptimalkan aset milik daerah. Strategi ini mencakup meningkatkan pendapatan asli daerah dari aset yang belum termanfaatkan, mendorong pelayanan publik, dan mengajak sektor swasta memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pembangunan lokal.

“Contohnya sudah terlihat di Kota Jogja, di mana bedah rumah kini dilakukan lewat CSR dan Baznas, bukan lagi APBD. Model ini bisa menutup kekurangan dana,” jelas Eko.

Menurut Eko, meski Pemda melakukan penghematan, yang terpenting adalah program-program prioritas tetap berjalan. Ia menekankan agar efisiensi tidak mengorbankan keberlanjutan proyek dan pelayanan publik.

“Berbagai bidang terdampak, mulai dari infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, hingga pelayanan publik. Program kerakyatan harus tetap jalan meski anggaran dipangkas,” ujarnya menutup.

Sebelumnya, Sekda DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti menekankan bahwa anggaran 2026 dirancang sangat efisien, sejalan dengan kebijakan nasional dan penurunan beberapa sumber pendanaan. 

“Anggaran kita luar biasa kencangkan ikat pinggang. Teman-teman OPD sekarang tidak bisa lagi leluasa melakukan perjalanan dinas,” jelas Ni Made.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.