Belanja Pegawai Gunungkidul di Atas Batas, Ini Strategi Dewan
Belanja pegawai Gunungkidul masih sekitar 39%. DPRD meminta Pemkab menggenjot PAD dan berkonsultasi dengan Kemendagri jelang aturan 2027.
Seorang warga tengah melayani KPM bansos Sapa pada Jumat (19/12/2025). Program yang menyasar 1.154 orang se Kabupaten Bantul ini bertujuan untuk menekan kemiskinan ekstrem/ Istimewa
Harianjogja.com, BANTUL–Harianjogja.com, BANTUL— Sebanyak 1.154 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima Bantuan Sosial Sembako Sapa (Sambung Pangan Warga Bantul) Tahap IV 2025 sebagai upaya Pemkab Bantul menekan kemiskinan ekstrem.
Penyaluran bantuan ini dilakukan secara serentak selama lima hari, mulai Senin (15/12) hingga Jumat (19/12/2025).
Proses distribusi dilaksanakan melalui Warung Pangan Warga (Warangga) yang tersebar di 16 kapanewon di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan pangan bagi warga rentan.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Tri Galih Prasetya, mengungkapkan bahwa pada tahap terakhir tahun ini, bantuan menyasar 1.154 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Jumlah sasaran ada 1.154 warga,” ujar Galih, Jumat (19/12/2025).
Sasar Warga Miskin Ekstrem Senilai Rp200.000
Setiap KPM menerima alokasi bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk paket kebutuhan pangan pokok yang dapat ditukarkan langsung oleh warga di gerai Warangga yang telah ditentukan.
Galih menambahkan, Program Sapa Tahap IV ini diprioritaskan bagi keluarga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Hal ini sejalan dengan target Pemkab Bantul untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Bumi Projotamansari.
“Melalui bantuan sembako ini, kami berharap kebutuhan pangan dasar masyarakat penerima manfaat bisa terpenuhi, sekaligus memperkuat ketahanan pangan warga secara berkelanjutan,” jelasnya.
Selain berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, sistem penyaluran melalui Warangga juga bertujuan untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan. Dengan melibatkan warung-warung lokal milik warga sebagai penyalur, perputaran uang tetap berada di tingkat lokal.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan efek domino ekonomi, di mana bantuan tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat, tetapi juga para pelaku usaha kecil di desa-desa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Belanja pegawai Gunungkidul masih sekitar 39%. DPRD meminta Pemkab menggenjot PAD dan berkonsultasi dengan Kemendagri jelang aturan 2027.
Pemerintah menyiapkan tanda kehormatan HUT ke-81 RI. Sejumlah menteri masuk daftar calon penerima, termasuk individu berprestasi di bidang teknologi.
PLN UID Yogyakarta menargetkan penambahan 26 SPKLU di DIY hingga akhir 2026. Saat ini sudah ada 33 unit yang terbangun.
Kubu Febrie Adriansyah buka suara soal kematian Sutrimo. Keluarga menyebut almarhum telah lama mengidap diabetes.
Lakon Tatu membawa kisah cinta, kesetiaan, dan luka pasca-Perjanjian Giyanti hingga mengantar Sleman meraih Penyaji Terbaik I.
Sensus Ekonomi 2026 BPS DIY dapat membantu pelaku usaha membaca potensi ekonomi, peluang pasar, dan investasi di berbagai wilayah.