Bupati Bantul: Anggaran Turun, Layanan Publik Tak Boleh Menurun

Harianjogja.com, BANTUL—Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan penurunan kemampuan keuangan daerah tidak boleh berdampak pada kualitas layanan publik di tingkat kabupaten hingga kalurahan.

Halim menyampaikan berkurangnya transfer ke daerah dan desa menyebabkan penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) di sejumlah wilayah. Kendati demikian, ia meminta lurah dan pamong kalurahan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Hal ini karena adanya penurunan transfer ke daerah, dan penurunan transfer ke desa, sehingga APBKal itu sedikit menurun, namun demikian kita tidak boleh mengurangi kualitas layanan publik,” kata Halim, Rabu (7/1/2026).

Dalam kondisi tersebut, Halim meminta lurah dan pamong kalurahan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat serta tidak mengendurkan pelayanan. Ia menilai penurunan anggaran merupakan fenomena sementara yang lazim terjadi dalam tata kelola keuangan pemerintahan.

“Ini adalah fenomena sementara, dan ini wajar terjadi, sehingga kita tidak perlu pesimistis, tetap optimistis. Karena saya yakin nanti akan ada perubahan, akan ada pemulihan kembali kemampuan keuangan baik di pemkab maupun kalurahan,” katanya.

Ia juga mengingatkan aparatur kalurahan agar tidak kehilangan semangat dan optimisme dalam menjalankan tugas. Menurutnya, lurah dan pamong telah menerima amanah negara untuk memberikan pelayanan terbaik dalam situasi apa pun.

“Karena mereka ini orang-orang yang sudah diberikan amanah oleh negara, sudah dilantik, dibaiat oleh negara untuk memberikan layanan tetap baik dalam kondisi apapun,” katanya.

Selain itu, Halim mendorong jajaran kalurahan menjadikan pengalaman, termasuk kesalahan dan kegagalan di masa lalu, sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pada 2026. Meski anggaran kegiatan menurun, Pemkab Bantul tetap menargetkan penurunan angka kemiskinan.

“Tetapi secara umum kita baik-baik saja, dan kita masih menargetkan angka kemiskinan menurun. Jadi kita masih bertahan untuk memperbaiki layanan publik kita walaupun anggaran kegiatan kita mengalami penurunan,” katanya.

Sementara itu, Lurah Sriharjo Titik Istiyawatun Khasanah mengakui penurunan dana desa menjadi tantangan berat bagi pemerintah kalurahan. Namun, kondisi tersebut mendorong kalurahan untuk mencari alternatif dukungan selain mengandalkan dana transfer.

“Ini memang pukulan berat, bukan hanya bagi Sriharjo, tetapi juga kalurahan lain. Namun kami harus segera bangkit dan mencari sumber dukungan lain. Dana desa bukan satu-satunya, karena dukungan tidak selalu harus dalam bentuk uang,” katanya.

Menurut Titik, pemerintah kalurahan mulai memperkuat jejaring kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, hingga sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Networking dan kerja sama menjadi penting. Kami sudah berproses sejak lama dan Alhamdulillah tahun ini sudah ada beberapa perguruan tinggi dan NGO yang siap mendukung,” katanya.

Ia menambahkan, kerja sama tersebut telah mulai berjalan, antara lain pada program pemberdayaan perempuan dan penyusunan peraturan desa terkait perlindungan anak. Melalui upaya tersebut, ia berharap roda pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di kalurahan tetap berjalan meski di tengah keterbatasan anggaran.

“Yang penting desa tetap hidup, warga tetap berdaya, dan potensi yang ada bisa dioptimalkan,” katanya.

Menurut Halim, penurunan anggaran merupakan fenomena sementara yang lazim terjadi. Ia optimistis kondisi fiskal daerah akan kembali pulih sehingga pelayanan publik dapat terus ditingkatkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.