Normalisasi Jalan Selokan Mataram Sleman Dilanjutkan, 11 Lahan Dibebaskan
Normalisasi Jalan Selokan Mataram Sleman dilanjutkan. Sebanyak 11 bidang lahan akan dibebaskan pada 2027 untuk pelebaran jalan.
Petugas memasang plang penanda Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kalurahan Banguntapan di kompleks kalurahan setempat, Selasa (14/10/2025). Harian Jogja/Yosef Leon
Harianjogja.com, SLEMAN—Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman meminta pemerintah kalurahan mulai mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kalurahan (PADKal) sebagai langkah antisipasi apabila Dana Desa (DD) 2026 mengalami penurunan signifikan. Imbauan ini disampaikan menyusul terbitnya surat edaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memunculkan kekhawatiran terkait besaran DD tahun depan.
Kepala Dinas PMK Sleman, R. Budi Pramono, mengatakan hingga kini pihaknya masih menunggu kepastian resmi jumlah DD yang akan diterima Pemkab Sleman. Nilai yang beredar di sejumlah daerah, katanya, belum bisa dijadikan acuan karena bukan angka yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu).
“Besaran DD 2026 yang beredar itu bukan angka resmi, hanya estimasi untuk percepatan penyusunan APBDes. Kami menunggu Permenkeu,” ujarnya, Jumat (9/1/2026).
Menurut Budi, petunjuk teknis (juknis) penggunaan DD juga belum bisa dirilis karena harus mendasarkan pada Permenkeu. Namun jika nantinya terjadi penurunan cukup tajam, ia meminta setiap kalurahan menyiapkan strategi, salah satunya melalui optimalisasi PADKal.
“Kalau DD benar-benar turun, pemerintah kalurahan harus menguatkan PADKal sebagai penopang kegiatan prioritas,” katanya.
Harapan Kalurahan: Stimulus Pemkab Tetap Dibutuhkan
Lurah Triharjo, Irawan, sepakat bahwa peningkatan PADKal penting dilakukan. Namun ia menilai Pemkab Sleman tetap perlu memberi dukungan lewat program intervensi pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur.
Ia berharap Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tetap diberikan agar kalurahan tidak terbebani jika DD 2026 ikut terkoreksi.
“Kami belum dapat informasi besaran DD 2026. Kalau benar secara nasional turun, perlu ada penyesuaian antara DD dan program prioritas desa sesuai fokus kegiatan dalam Permendes,” ujarnya.
Irawan menjelaskan PADKal selama ini digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kelembagaan, hingga pendidikan dan pengembangan budaya masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Normalisasi Jalan Selokan Mataram Sleman dilanjutkan. Sebanyak 11 bidang lahan akan dibebaskan pada 2027 untuk pelebaran jalan.
Buruh masih mengawal 10 isu dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, mulai dari upah, PHK, outsourcing hingga JKP.
Jamsostek Award 2026 DIY memberikan penghargaan kepada pemda, kalurahan, serta perusahaan. Simak daftar lengkap para penerimanya.
Lembah Oya Kedungjati di Selopamioro, Bantul, membuka peluang kerja dan pendapatan bagi pemuda sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
Geely dan NIO memperkuat bisnis baterai dan charging dengan investasi Rp1,7 triliun serta pengembangan teknologi battery swapping.
Survei Segara Research Institute menunjukkan 73,8 persen ojol bergabung sebagai pekerja gig karena tidak mendapatkan pekerjaan formal.