ORI DIY Serap Aspirasi Petani Parangtritis soal Pelayanan Publik

Harianjogja.com, BANTUL—Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (ORI DIY) memperkuat pengawasan pelayanan publik sektor pertanian melalui pertemuan langsung dengan Kelompok Tani Ngudi Makmur di Padukuhan Samiran, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Selasa (3/2/2026). Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara petani dan lembaga negara guna memastikan pelayanan publik benar-benar menjangkau masyarakat akar rumput.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY, Muflihul Hadi, yang menekankan pentingnya pemahaman petani terhadap peran, tugas, serta kewenangan Ombudsman RI dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Menurutnya, kelompok tani merupakan salah satu kelompok strategis yang berinteraksi langsung dengan berbagai layanan pemerintah.

“Kegiatan rembug pelayanan publik bersama kelompok petani atau nelayan ini tidak hanya untuk mengenalkan eksistensi Ombudsman, tetapi juga sebagai bentuk kehadiran negara dalam memastikan seluruh pelayanan pemerintah dan instansi penyelenggara pelayanan publik sampai kepada lapisan masyarakat paling bawah atau akar rumput,” ungkap Muflihul Hadi.

Dalam forum tersebut terungkap bahwa Kelompok Tani Ngudi Makmur Samiran dikenal aktif mengembangkan inovasi di bidang pertanian. Salah satu terobosan yang telah diterapkan adalah Lampu Lalu Lintas Cerdas berbasis sensor cuaca yang berfungsi sebagai sistem peringatan otomatis saat hujan atau ketika jarak pandang terbatas di jalur aktivitas pertanian dan akses masyarakat.

Inovasi Lampu Lalu Lintas Cerdas ini dirancang untuk meningkatkan keselamatan petani dan pengguna jalan, khususnya pada kondisi cuaca buruk, sekaligus mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian. Berbagai gagasan kreatif tersebut menjadikan Kelompok Tani Ngudi Makmur Samiran kerap dijadikan rujukan oleh kelompok tani lain di wilayah sekitarnya.

Meski demikian, perwakilan petani Mujito menyampaikan bahwa masih terdapat persoalan dalam pelayanan publik sektor pertanian. Salah satu kendala utama yang dihadapi petani adalah ketersediaan serta distribusi pupuk yang belum sepenuhnya berjalan optimal.

Melalui pertemuan ini, Ombudsman RI DIY mendorong kelompok tani untuk lebih memahami hak-haknya sebagai penerima layanan publik serta memanfaatkan mekanisme pengaduan Ombudsman RI apabila menemukan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan pertanian maupun layanan publik lainnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Bantul, perangkat Kalurahan Parangtritis, Ketua Koperasi Merah Putih Kalurahan Parangtritis, Gapoktan Paris Makmur, serta Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kapanewon Kretek sebagai bentuk sinergi antarinstansi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ketua Koperasi Merah Putih Kalurahan Parangtritis menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ombudsman RI DIY yang bersedia turun langsung ke tengah masyarakat untuk mendengar dan memahami persoalan pelayanan publik yang dihadapi warga.

Antusiasme masyarakat terlihat tinggi sepanjang kegiatan berlangsung. Sejumlah warga memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan aduan, salah satunya terkait lokasi kios pupuk subsidi yang dinilai terlalu jauh dari permukiman masyarakat Parangtritis, sehingga menyulitkan akses petani.

Ombudsman RI DIY menegaskan komitmennya untuk terus menggelar pertemuan serupa dengan masyarakat di berbagai wilayah DIY agar penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di sektor pertanian, dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.