SPPG Kedungpoh Gunungkidul Hentikan MBG, Ini Penyebabnya
SPPG Kedungpoh Gunungkidul menghentikan sementara layanan MBG akibat aturan BGN yang berdampak pada honorarium sukarelawan
ILustrasi lelang jabatan/JIBI
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul masih menunggu rekomendasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sebelum memulai lelang lima jabatan eselon II yang saat ini kosong.
Kelima jabatan tersebut meliputi Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Sosial P3A), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapprinda), Kepala Satpol PP, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Gunungkidul, serta Direktur RSUD Wonosari.
Kepala BKPPD Gunungkidul, Iskandar, mengatakan pengisian Direktur RSUD Wonosari wajib melalui mekanisme seleksi terbuka karena dalam struktur kelembagaan baru statusnya meningkat setara eselon II.
“Direktur RSUD Wonosari harus melalui mekanisme Lelang karena dalam kelembagaan baru, statusnya naik setara dengan eselen II. Maka, pengisian harus lewat seleksi terbuka,” kata Iskandar, Senin (23/2/2026).
Ia menjelaskan, saat ini pihaknya baru sebatas mengajukan konsultasi dan permohonan rekomendasi kepada BKN. Panitia seleksi (pansel) belum dibentuk karena masih menunggu persetujuan tersebut.
“Sekarang pansel belum dibentuk karena baru proses mengajukan rekomendasi ke BKN. Nanti, kalau rekomedansi sudah ada, akan kami infokan,” ungkapnya.
Iskandar menargetkan seluruh proses pengisian jabatan eselon II di lingkungan Pemkab Gunungkidul dapat terlaksana pada triwulan I 2026.
“Mudah-mudahan semua bisa sesuai dengan yang direncanakan,” katanya.
Sekretaris Daerah Gunungkidul, Sri Suhartanta, menambahkan bahwa seleksi terbuka belum dimulai karena masih dalam tahap persiapan administratif. Meski begitu, roda pemerintahan tetap berjalan karena posisi yang kosong telah diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
“Untuk sementara yang masih kosong diisi oleh Plt sehingga ketugasannya tetap berjalan dengan baik,” katanya.
Ia menjelaskan, setelah rekomendasi turun, panitia seleksi akan dibentuk untuk mengawal seluruh tahapan hingga pengusulan nama calon kepada bupati.
“Untuk tahapan seleksi selain pendaftaran, ada penelitian berkas. Selain itu, juga ada asesmen, penelusuran rekam jejak calon, tes kesehatan hingga wawancara,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
SPPG Kedungpoh Gunungkidul menghentikan sementara layanan MBG akibat aturan BGN yang berdampak pada honorarium sukarelawan
Anggota DPRD Sleman Wahyudi Kurniawan mendorong penguatan olahraga pendidikan, masyarakat, prestasi, dan industri olahraga.
Kepala BGN Sudaryono sidak SPPG di Bogor dan meminta dapur MBG mengutamakan kualitas makanan serta keamanan pangan.
Pemprov Jawa Barat menawarkan 135 proyek investasi senilai Rp336 triliun melalui WJIS 2026, mencakup pertanian hingga hilirisasi.
Pemkab Gunungkidul mulai memproses perpanjangan kontrak PPPK Penuh Waktu untuk masa kerja lima tahun. Sebanyak 900 PPPK Guru menyusul pada 2027.
Bareskrim telah memeriksa 59 saksi dalam kasus dugaan makar terhadap Prabowo. Empat di antaranya terkait perkara penyadapan ilegal.